KPK Panggil Kejari Subang Terkait Suap Kejati Jabar

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Kepala Kejaksaan Negeri Subang Chandra Yahya terkait kasus dugaan gratifikasi jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan resmi KPK, Chandra akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Bupati Subang Ojang Sohandi.

Selain itu, KPK turut memanggil sejumlah bawahan Chandra untuk diperiksa sebagai saksi bagi Ojang, di antaranya Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Subang Anang Suharyanto, Kepala Intelejen Kejari Subang Choky Hutapea, dan Jaksa Penuntut Umum Pidsus Kejari Subang Intan Lasmi Susanto.

Tak hanya dari Kejari Subang yang dipanggil, KPK juga memanggi saksi dari pihak swasta bernama Irmanto. Ia sedianya diperiksa bagi tersangka Jaksa Pidsus Kejati Jabar Devianti Rochaeni.

Pilihan Redaksi Jaksa Fungsional Kajati Jabar Jadi Tangkapan KPK Pagi Ini Dua Pejabat Subang Beserta Bupati Resmi Ditahan KPK KPK Bantah Tangkap Tangan Jaksa Tidak Sesuai Prosedur

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT), pada hari Senin (11/4) lalu. OTT tersebut terkait sengan dugaan suap kasus korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Subang tahun 2014.

Para tersangka di antaranya, Jajang Abdul Kholik (JAH) terdakwa kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014 dan mantan Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan, Lenih Marliani (LM) istri terdakwa JAH, dan Bupati Subang Ojang Sohandi.

Sedangkan penerima suap adalah Jaksa Pidana Khusus Kejati Jabar Devianti Rochaeni (DVR), dan Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar yang menangani perkara JAH, Fahri Nurmallo (FN).

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang di ruang kerja Devianti sebanyak Rp528 juta dan di dalam mobil Ojang sebanyak Rp385 juta.

KPK menduga, uang tersebut adalah milik Ojang yang diduga digunakan untuk menyuap jaksa agar  dapat meringankan hukuman Jajang, sekaligus agar Ojang tidak diperiksa terkait korupsi tersebut yang diduga merugikan negara sebesar Rp41 miliar. (pit)