"Kami tadi tidak membicarakan itu," kata Idrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/5).
Menurutnya, Partai Golkar tidak mempermasalahkan apabila nantinya tidak mendapatkan kursi menteri dalam Kabinet Kerja. Bentuk dukungan politik tetap dapat diberikan melalui legislatif saat membentuk kebijakan bersama pemerintah. Partai Golkar memiliki 91 kursi di DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila Jokowi selaku pemegang hak prerogatif merombak Kabinet Kerja, kata Idrus, untuk memaksimalkan efektifitas dan produktifitas kerja. Reshuffle diyakini tak hanya untuk mengakomodasikan dukungan Partai Golkar ke pemerintah.
"Republik juga tahu kami punya kader banyak, tidak akan pernah kekurangan kalau ada tawaran seperti itu," ujarnya.
Kerja Keras Pasca Dualisme
Idrus menuturkan, dalam dekat, Ketua Harian Golkar Nurdin Halid akan mengumpulkan seluruh kepala daerah Partai Golkar dan perwakilannya di DPR. Hal itu guna mensosialisasikan perubahan posisi politik Partai Golkar kini. Sejak 2014, untuk pertama kali, Golkar memilih berada di luar pemerintahan.
Namun keputusan itu diubah, Golkar kembali merapat ke pemerintah, melalui rapat konsolidasi 4 Januari, rapat pimpinan nasional 25 Januari, dan disahkan dalam Munaslub 17 Mei.
Tak hanya itu, Setya Novanto bersama tim akan turun ke seluruh daerah di Indonesia selama 100 daerah guna mempersiapkan Pilkada 2017 bahkan Pilpres dan Pileg 2019.
"Dalam 3,5 tahun banyak agenda politik. Kami juga perlu konsolidasi menyeluruh dan total," ucapnya.
Kepengurusan yang dipimpin Setya dan Idrus ini berlaku 2016-2019. Tim formatur hingga saat ini masih menyusun kepengurusan. Setya menuturkan, kepengurusan akan diselesaikan dalam dua hari. Kepengurusan ini menjadi bentuk rekonsiliasi Partai Golkar.
"Semua ditampung mulai pusat sampai daerah, sesuai janji saya," kata Setya. (sur)