RUU Kekerasan Seksual Tak Akan Tumpang Tindih dengan Perppu

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menganggap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak akan tumpang tindih dengan Perppu Perlindungan Anak.

"Tidak akan tumpang tindih, karena Perppu ada aturannya sendiri," kata Totok di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/5).

Totok berkata, pemerintah menerbitkan Perppu perubahan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak untuk mencegah kekosongan hukum.

Menurutnya, Baleg masih akan menginventarisasi masukan dan pandangan komisi pada pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Soebagyo, mengatakan parlemen akan menyesuaikan materi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Perppu Perlindungan Anak.

"Kami akan konsultasi dengan pemerintah. Nanti juga harus dilihat apakah Perppu ini sudah mendesak atau tidak," ucapnya.

Pilihan Redaksi Jokowi Tanda Tangani Perppu soal Kebiri DPR Siap Bahas Perppu Perlindungan Anak

Dalam pembahasan rapat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan terdiri dari 12 bab. Dalam materi RUU ini, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang menghina, menyerang, menggunakan tubuh dan seksualitas seseorang secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur meliputi pelecehan, eksploitasi, perkosaan, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, pelacuran paksa, penyiksaan dan atau perbudakan seksual.

Sedangkan sanksi pidana yang disiapkan adalah hukuman minimal enam tahun penjara dan maksimal 15 tahun bagi pelaku pemerkosaan. Untuk pemerkosaan dengan korban tidak sadarkan diri maka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas RUU mengatakan, Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan tanggapan dari pemerintah dan parlemen untuk memperkuat penindakan atas pelaku kekerasan seksual yang saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. (abm)