Pemprov DKI Pastikan Banding Demi Lanjutkan Reklamasi Pulau G

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengajukan banding setelah mengalami kekalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hakim PTUN mengabulkan gugatan yang dilayangkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terkait izin reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta.

Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, pengajuan banding akan dilakukan dalam waktu dekat. "Kami mau ajukan banding atas putusan PTUN. Kami banding," ujar Yayan ketika dihubungi wartawan, Rabu (1/6).

Yayan mengatakan, pengajuan banding tidak boleh lebih dari 14 hari sejak gugatan diputuskan hakim. Meski tak menyebut tanggal pasti, Pemprov DKI memliki tenggat waktu hingga 14 Juni untuk mengajukan berkas banding.

Dalam berkas tersebut akan terdapat pertimbangan hukum yang sudah dikumpulkan Biro Hukum DKI. Yayan mengatakan, terdapat pertimbangan hukum yang keliru dari PTUN. "Ada empat pertimbangan hukum," ujar Yayan.

Pilihan Redaksi Kalah di PTUN, Ahok Akan Alihkan Kontribusi Tambahan Pulau G Usai Sidang Gugatan Reklamasi, Ketua Nelayan Ditodong Senjata DPRD DKI Minta Ahok Ikuti Putusan Hakim Hentikan Reklamasi

Yayan menjelasakan, akan membahas mulai dari eksepsi yang dikeluarkan beberapa pihak, proses secara yuridis, pokok perkara, dan aturan.  Keputusan banding didukung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Djarot tidak mempermasalahkan kekalahan dalam gugatan tersebut. "Bandinglah. Enggak masalah kalah gugatan. Kami banding," kata Djarot.

Majelis hakim di PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta Adhi Budi Sulistyo meminta agar Gubernur DKI Jakarta selaku tergugat mencabut Surat Keputusan 2238/2014 tentang pemberian izin reklamasi pada PT Muara Wisesa Samudera.

Hakim Adhi memerintahkan pada tergugat mencabut SK tersebut. Sebab pihak tergugat tidak mencantumkan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penerbitan izin reklamasi.

Ahok memberikan izin kepada PT Muara Wisesa Samudera pada 23 Desember 2014 untuk mereklamasi Pulau G seluas 161 hektare. Izin itu diberikan karena WMS sudah mulai mengerjakan kontribusi tambahan seperti yang disepakati dalam perjanjian pada 18 Maret 2014 mengenai kontribusi tambahan pengembang pulau reklamasi. (rdk)