"Kalau bank buka buat pejabat publik, saya rasa yang mau korupsi juga mikir, kecuali dia agak nekat," kata Gubernur yang disapa Ahok ini saat peluncuran Kartu Jakarta One, di Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).
Menurut Ahok, jika transaksi non tunai dilakukan dan bank membuka informasi tersebut, maka pengawasan keuangan dan aset daerah dapat dipantau dengan mudah. Aliran dana tersebut juga tak dapat dimanipulasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kartu Jakarta One merupakan bagian dari Jakarta Smart City yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Termasuk di dalamnya adalah oara pejabat.
Untuk diketahui, Kartu Jakarta One merupakan merupakan bagian dari Jakarta Smart City yang berfungsi untuk pelayanan masyarakat dan keterbukaan informasi. Kartu ini juga berfungsi identitas elektronik untuk mengakses berbagai program dan sarana publik di Jakarta. Kartu ini merupakan bentuk elektronifikasi informasi dan transaksi sistem pembayaran.
Ahok optimis kedepannya kartu Jakarta One ini dapat memiliki lebih banyak fungsi. "Nanti kartu Jakarta One bisa juga untuk e-KTP sebenarnya. Semua bisa disimpan. Namanya juga Jumbo Card," ujar Ahok.
Peluncuran prototype Kartu Jakarta One untuk tahun 2016 masih dilakukan secara terbatas untuk masyarakat yang mendapat subsidi seperti penghuni rumah susun.
Beberapa pejabat Pemprov Jakarta juga sudah mendapatkan Kartu Jakarta One untuk sistem pembayaran elektronik yang langsung didebet atau dipotong dari rekening di Bank DKI.
Saat ini kartu Jakarta One baru dapat diperoleh di Bank DKI. Secara bertahap Kartu Jakarta One dapat berlaku di multibank untuk semua warga Jakarta dan para pendatang. (pit)