JK: Paham Radikal Bisa Muncul Jika Negara Tak Hadir

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia | Jumat, 03/06/2016 16:23 WIB
JK: Paham Radikal Bisa Muncul Jika Negara Tak Hadir Jusuf Kalla membantah komunisme masih hidup di Indonesia. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menampik isu bangkitnya komunisme di Indonesia. Menurutnya, paham kiri seperti komunisme akan muncul karena ada ketimpangan sosial.

Ada dua hal yang disebut Jusuf Kalla bisa memunculkan lagi paham yang dianggap berbahaya di Indonesia, yakni ketidakadilan dan kemiskinan.

"Jika unsur ketidakadilan dan kemiskinan meningkat maka bisa saja ideologi itu hidup," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Indonesia, Jumat (3/6).


Bukan hanya komunisme yang muncul jika ada ketidakadilan dan kemiskinan, tapi juga paham lain yang sifatnya radikal. Karena itu menurutnya, tak bisa hanya fokus pada penyelesaian pada satu ideologi saja karena ideologi ekstrim lain bisa juga eksis kembali.

Jik amasyarakat merasa diperlakukan tak adil dan miskin, seharusnya negara bisa hadir untuk mengatasinya. Seandainya negara hadir, maka peluang ideologi ekstrim muncul kembali sangat besar.

"Jadi segala macam unsur radikal, apakah itu kanan atau kiri, bisa muncul jika negara tak hadir," ujarnya.

Namun khusus untuk komunisme, JK yakin bahwa itu merupakan paham atau ideologi gagal yang tak mungkin muncul lagi. Negara-negara yang dulu pernah menggunakan paham itu sekarang sudah berpaling.

Sebut saja China dan Rusia yang dulu komunismenya sangat kental tapi sekarang sudah mereka tinggalkan. Satu-satunya negara yang masih menganut paham komunis, kata JK, adalah Korea Utara.

Oleh sebab itulah, JK meminta agar masyarakat tak perlu takut dengan isu bangkitnya komunisme di Indonesia karena itu tak mungkin terjadi.

"Kalau dilihat dari sisi (kebangkitan) ideologi, saya yakin ketakutan masyarakat itu berlebihan," kata JK.

Sebelumnya Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen menuding Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai perwakilan pemerintah yang ikut memfasilitasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Kivlan juga menuduh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo –Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Kesejarahan– melakukan hal yang sama.

"Ada yang memfasilitasi (kebangkitan PKI), Menko Polhukam sama Agus Widjojo," kata Kivlan di sela Simposium Nasional ‘Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain’ yang digelar di Balai Kartini.

Kivlan bahkan menyebut kegiatan para kader dan simpatisan PKI telah menyusup ke lembaga negara. Beberapa di antara mereka, kata Kivlan, kini telah menjadi anggota DPR RI dan bergabung dengan partai berkuasa.

"Anak PKI, Ribka Tjiptaning, dia tetap menjadi anggota DPR. Dia terang-terangan bangga sebagai anak PKI masuk DPR," kata mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat itu. (sur/sur)