Asvi Warman Minta Kivlan Zen Buktikan Ucapannya soal PKI

Anggi Kusumadewi, CNN Indonesia | Kamis, 02/06/2016 10:19 WIB
Asvi Warman Minta Kivlan Zen Buktikan Ucapannya soal PKI Sejarawan Indonesia Asvi Warman Adam membantah tudingan yang dilontarkan Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen. (ANTARA/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejarawan Indonesia Asvi Warman Adam membantah tudingan yang dilontarkan Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen terhadapnya dan Majalah Historia.

Di sela Simposium Nasional ‘Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain’ yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Kivlan menuduh berbagai pihak menjadi fasilitator kebangkitan PKI, mulai pemerintah, partai penguasa, sejumlah media, termasuk Historia.

“Cerita-cerita fiktif tentang kebangkitan PKI itu membuat suasana jadi gaduh. Semua cerita itu benar atau imajinasi, fiksi,” kata Asvi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/5).


Kivlan menyebut kebangkitan PKI ditandai dengan beredarnya sejumlah propaganda. “Mereka sudah keluarkan brosur-brosur, Majalah Historia, lalu Asvi Warman Adam menyatakan PKI enggak salah. Majalah Tempo coba baca, pemberontakan dilakukan oleh Soeharto, bukan oleh PKI. (Kebangkitan) itu sudah jelas.”
Asvi mengatakan, Historia murni majalah sejarah yang digarap serius oleh para pakar dan banyak mengungkap hal-hal baru yang terjadi di masa lalu, tak ada kaitannya dengan persoalan politik pun PKI.

“Saya di redaksi Historia sebagai anggota Dewan Pakar. Bukan hanya saya, ada banyak sejarawan, baik dari Indonesia atau luar negeri. Kami memberi masukan kepada majalah ini. Kami tidak pilih-pilih, kiri atau kanan,” ujar Asvi.

“Mungkin kebetulan saja dia (Kivlan) baca Historia edisi khusus PKI,” kata Asvi.

Historia, ujar sejarawan kelahiran Bukittinggi Sumatra Barat itu, menerbitkan serial partai-partai politik yang dulu ada di Indonesia, mulai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), PKI, hingga kini yang sedang digarap ialah Partai Nasional Indonesia (PNI). Tiap edisi khusus partai-partai itu dikerjakan dengan riset serius.

“Jadi kami punya edisi sejarah Masyumi, PSI, PKI, dan PNI di nomor terbaru. Semua partai di Indonesia yang ada di masa lalu, yang terikat kuat dengan tokoh sejarah, baik kiri atau kanan, kami teliti,” ujar Asvi.

Tudingan Kivlan soal kebangkitan PKI, menurut Asvi yang selama ini melakukan berbagai penelitian guna meluruskan sejarah Indonesia, seakan menyepelekan kinerja Badan Intelijen Negara, termasuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang tak luput dari tuduhannya.

“Kata dia PKI sudah tiga kali kongres sejak era Reformasi. Masak kongres enggak ketahuan sama intelijen? Kivlan harus buktikan ucapannya,” ujar Asvi.

Luhut selaku salah satu tokoh yang dituding Kivlan mewakili pemerintah memfasilitasi kebangkitan PKI, membantah dan menanggapi dingin tuduhan itu.

"Tanya saja sama dia (Kivlan) di mana lokasi (PKI),” kata Luhut, juga balik menantang Kivlan membuktikan ucapannya.
Kivlan melontarkan tudingan-tudingan soal PKI itu di sela Simposium Nasional ‘Mengamankan Pancasila  dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain’  yang diinisiasi Gerakan Bela Negara, sejumlah ormas Islam, berbagai organisasi purnawirawan TNI-Polri, dan beberapa unsur kepemudaan. Simposium itu digelar dua hari dan berakhir sore ini.

Simposium ‘Anti-PKI’ tersebut bertujuan untuk mengoreksi ‘Simposium Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Kesejarahan’ yang berlangsung April lalu atas prakarsa Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang beranggotakan sejumlah keluarga tokoh nasional, baik sipil dan militer, yang menjadi korban Tragedi 1965.

“Kami mengoreksi pendekatan kesejarahan karena pendekatan kesejarahan terlalu banyak versi sehingga tidak akan ketemu. Yang kami lakukan adalah pendekatan ideologi. Kalau sama-sama mengakui Pancasila, mestinya ketemu,” ujar Ketua Panitia Pelaksana Simposium ‘Anti-PKI’ Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri.

Serupa dengan Simposium Membedah Tragedi 1965, simposium ‘tandingan’ kali ini berencana menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah sebagai pijakan penuntasan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia periode 1965.
(agk)