Tim Simposium Anti-PKI Klaim Luhut Terima Semua Rekomendasi

Prima Gumilang, CNN Indonesia | Jumat, 03/06/2016 18:51 WIB
Tim Simposium Anti-PKI Klaim Luhut Terima Semua Rekomendasi Penggagas Simposium Anti-PKI, Kivlan Zen dan Kiki Syahnakri, mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk menyerahkan rekomendasi. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah purnawirawan TNI serta para pemimpin organisasi keagamaan dan kepemudaan mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hari ini. Mereka menyerahkan rekomendasi hasil Simposium Nasional 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi lain' yang digelar dua hari kemarin di Balai Kartini, Jakarta.

Beberapa perwakilan yang menemui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di antaranya Ketua Panitia Pelaksana Simposium Anti-PKI Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, pemimpin organisasi Front Pembela Islam Rizieq Shihab, Ketua Gerakan Bela Negara Budi Sudjana, Alfian Tanjung.

Setelah lebih dari satu jam, mereka akhirnya keluar dari ruang pertemuan secara bersamaan. Awalnya Kiki dan Kivlan menolak memberi komentar. Mereka langsung berjalan kaki meninggalkan kantor Kemenko Polhukam hingga ke luar gerbang kementerian, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Kiki dan Kivlan meminta kepada wartawan untuk mewawancarai Rizieq saja. "Tanya Habib saja," ujar Kiki singkat sambil buru-buru menjauhi wartawan.


Di sela kepergiannya, Kiki mengklaim Luhut telah menerima seluruh rekomendasi hasil simposium yang digelar pihaknya. "Pak Luhut prinsipnya menerima sembilan rekomendasi kami," ujar Kiki.
Sekjen Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mengatakan, Panitia Simposium 'Anti-PKI' yang digelar di Balai Kartini dengan Panitia Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang digelar lebih dulu di Hotel Aryaduta akan dipertemukan oleh Menko Polhukam. Namun dia masih menunggu jadwal pertemuan tersebut.
 
Di lokasi yang sama, Luhut mengatakan dua rekomendasi dari simposium yang berbeda akan disatukan lebih dulu sebelum diserahkan kepada Presiden Jokowi. Saat ini pihaknya masih menampung masukan dari Tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

"Saya berharap dalam bulan ini sudah (diserahkan ke Presiden). Kita lihat nanti," kata Luhut.

Namun, ujar Luhut, pada dasarnya pemerintah akan mengakui adanya Tragedi 1965 dan menyesali kejadian itu.

"Intinya kami akan, terus terang sudah berkali-kali kami sampaikan, kami menyesalkan peristiwa 1965, kira-kira begitu," ujar Luhut.

Usai pertemuan itu, Rizieq menyampaikan pemerintah sepakat bahwa aturan mengenai pelarangan PKI tetap berlaku dan harus diimplementasikan di tengah masyarakat.

Ada tiga aturan yang dimaksud Rizieq, yaitu Ketetapan MPRS XXV/1966, UU Nomor 27/1999, dan Tap MPR Nomor 1/2003.

"Itu yang kami minta ketegasan sikap pemerintah. Jadi jangan sampai atribut dan gerakan PKI kemudian kegiatan yang ingin mengusung kembali ideologi PKI itu dibiarkan," kata Rizieq.

Dia juga menuntut agar pemerintah tidak minta maaf kepada PKI. Rizieq menilai partai berlambang palu arit itu bersalah karena telah melakukan pengkhianatan dan pembantaian.

"Justru seharusnya PKI yang minta maaf kepada negara ini kepada bangsa ini," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kivlan menegaskan kebangkitan PKI merupakan ancaman nyata saat ini. Dia meminta pemerintah bertindak tegas atas ancaman itu. "Pokoknya PKI tidak boleh hidup. Menko Polhukam setuju PKI tidak boleh hidup," ujarnya.

Para perwakilan Panitia Simposium Anti-PKI itu semula tiba di Kemenko Polhukam sekitar pukul 15.00 WIB. Mayoritas mengenakan pakaian serba putih dan berkopiah, termasuk Kivlan Zen yang memakai peci putih. Sebagian lagi mengenakan seragam organisasi masing-masing.

Petugas keamanan Kemenko Polhukam awalnya hanya memberi izin masuk 15 orang. Namun setelah ada komplain terkait Rizieq yang dilarang masuk karena perwakilan yang diterima telah memenuhi kapasitas, lelaki berserban itu akhirnya diizinkan masuk bersama sejumlah pengikutnya. (pit/agk)




BACA JUGA