Luhut Akan Klarifikasi Dugaan Kasus HAM Papua ke Australia

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan hari ini (8/6), dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral di Australia. Luhut mengaku, salah satu hal yang akan dibahasnya dengan pejabat negeri kanguru itu adala soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Luhut mengatakan, Australia perlu mengetahui bahwa selama ini Indonesia berusaha menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Selain itu perlu dijelaskan bahwa penanganan masalah HAM di Papua saat ini dilakukan secara holistik, tidak seperti penanganan sebelumnya.

Pilihan Redaksi Banyak Dukungan, Pemerintah Diminta Tak Ragu Ungkap Kasus HAM Polisi Tangkap Pimpinan Kelompok Bersenjata Papua Luhut Siap Terbang ke Australia Bahas Pelanggaran HAM Papua Penyelesaian Kasus HAM Tanpa Tekanan Pihak Asing

"Supaya mereka (Australia) tahu, selama ini Indonesia dianggap melakukan pelanggaran HAM di Papua. Kami tunjukkan nanti, itu enggak (benar)," kata Luhut saat ditemui sebelum meninggalkan kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/6) malam.

Karena itu dalam pertemuan bilateral tersebut, Luhut akan mengajak pejabat dari Papua seperti perwakilan Polda, Komnas HAM Papua, dan sejumlah tokoh asal Papua. Mereka nantinya juga diminta menerangkan permasalahan pelanggaran HAM di Papua ke Australia.

Saat ini proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM di bumi cendrawasih itu diklaim Luhut mengalami titik terang. Sebelumnya, pemerintah telah mencatat sebanyak 22 kasus pelanggaran HAM di Papua yang harus dituntaskan. Saat ini, kata Luhut, pemerintah telah menyaring kasus tersebut menjadi tiga kasus yang perlu diselesaikan hingga akhir 2016.

"Sekarang sudah mengerucut tinggal tiga kasus yang mau dituntaskan, kami berharap tahun ini juga selesai. Dari 22 kasus disaring dapat 12, disaring lagi 6, sekarang ini tinggal 3," ucap Luhut.

Namun proses penyelesaian kasus itu nantinya akan dibawa ke pengadilan umum, bukan diselesaikan dalam peradilan HAM adhoc.

"Yang salah ya salah (dihukum), karena belum tentu semua masuk kriteria untuk pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Selain membicarakan permasalahan pelanggaran HAM di Papua, dalam lawatannya ke Australia tersebut Luhut juga beberapa persoalan lain seperti terorisme, konflik Laut China Selatan, dan masalah keamanan secara umum.

Sehari sebelum bertolak ke Australia, Luhut sempat mengundang sejumlah pejabat negara untuk mengikuti rapat mengenai kondisi Papua. Beberapa yang hadir di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (sur)