Tito Karnavian Dituntut Tuntaskan Sembilan Tugas Prioritas

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada calon Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian pada Kamis (23/6) ini. Lembaga Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti sedikitnya ada sembilan tugas prioritas yang harus diselesaikan Tito Karnavian jika dia dilantik menjadi orang nomor satu di Polri.

“Kesembilan tugas ini merupakan top urgent yang harus menjadi program jangka pendek, yang perlu dituntaskan karena menyangkut kepentingan anggota Polri maupun masyarakat," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Kamis, seperti dilansir dari Antara.

Pilihan Redaksi DPR Telusuri Rekam Jejak Tito Siang Ini Tito Disarankan Pertahankan Budi Gunawan sebagai Wakapolri Komisi III DPR Gali Sosok Tito DPR Sebut Keluarga Tito Karnavian Tak Hidup Mewah LBH Minta Tito Karnavian Rombak Cara Penyelidikan Polisi

Menurut Neta sembilan tugas Tito antara lain segera membuat layanan pusat pengaduan (call center), memperbaiki pelayanan publik, membenahi sistem pendidikan Polri, serta mewujudkan rekrutmen berbasis kompetensi dengan "assesment system".

Selain itu memperkuat sistem pengawasan internal agar Polri berani bersikap tegas untuk menghukum oknum polisi nakal, menata penggunaan anggaran pengadaan agar tepat guna, memperjuangkan renumerasi 100 persen untuk anggota Polri, menuntaskan sembilan kasus korupsi yang pernah dibongkar Budi Waseso, dan menuntaskan Operasi Tinombala dengan segera menangkap Santoso.

“Kami berharap Tito dapat membuat konsep realistis dan tidak terjebak dalam janji-janji yang sulit diwujudkan,” kata Neta.

Neta menambahkan hal-hal kecil seperti layanan pengaduan via telepon patut diwujudkan oleh Polri, sebab saat ini Polri menjadi satu satunya kepolisian dunia yang tidak memiliki layanan pengaduan berbasis telepon, sehingga masyarakat yang menjadi korban kejahatan tidak tahu harus melapor kemana agar kasusnya bisa dengan cepat ditangani Polri.

"Dengan fokus pada hal-hal kecil yang menyangkut kepentingan publik, keberadaan Polri benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," ujar Neta.

Tito yang dijadwalkan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.

(obs)