Pengurus Golkar Resmi Terdaftar di Kemenkumham

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gologan Karya resmi menyerahkan daftar kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat periode 2016-2019 ke Kementerian Hukum dan HAM. Daftar kepengurusan DPP tersebut diklaim merupakan hasil musyawarah antar anggota di dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan, kepengurusan DPP Golkar kali ini merupakan bentuk rekonsiliasi dari pertikaian yang terjadi sebelum Munaslub. Ia menyebut, para pengurus yang masuk dalam susunan DPP telah mewakili semua elemen yang ada di dalam Golkar.

"Susunan DPP mencerminkan asas demokartis, berkeadilan, rekonsiliatif, konstitusional, dan bersih. Jadi tidak ada lagi kubu-kubuan, jadi hanya ada demokratis," ujar Idrus di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (28/6).

Idrus menuturkan, ada 279 kader Golkar yang masuk ke dalam susunan kepengurusan DPP kali ini. Ia menyebut, semua daftar anggota telah diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly untuk diteliti.

Ia berharap, susunan kepengurusan DPP tersebut bisa disegera disahkan. Pasalnya, pengurus DPP tersebut telah dihadapkan dengan agenda politik terdekat, yaitu Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Pilihan Redaksi Resmi Dukung Ahok, Golkar Klaim Tak Minta Jatah Setya dan Idrus Didesak Copot Ketua Bidang Pemuda DPP Golkar KPU: Jalur Perorangan dan Parpol Tak Bisa Digabung Terkait Sumber Waras, DPR Panggil KPK dan BPK Usai Lebaran

Selain itu, Idrus menegaskan, penentuan kepengurusan DPP dilakukan oleh Dewan Formatur. Ia berkata, tidak ada yang mengintervensi penetapan kader untuk mengisi posisi di dalam kepengurusan DPP kali ini.

"Semua susunan kepengurusan dilakukan oleh formatur. Formatur memiliki kewenangan untuk mengatur. Di luar formatur tidak ada kamunikasi lain," ujar Idrus.

Lebih lanjut, Idrus menyatakan Golkar tidak memasukkan nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan dalam kepengurusan DPP. Hal itu dilakukan atas permintaan Luhut yang mengaku ingin fokus sebagai Menteri.

"Pak Luhut benar-benar ingin fokus sebagai Menteri Polhukam. Oleh karena itu tidak ada dalam struktur. Meskipun demikian beliau adalah kader Golkar," ujarnya.

Di sisi lain, Yasona mengatakan, dokumen kepengurusan DPP Golkar akan segera diteliti dan kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan, kepengurusan DPP kali ini bisa menyelesaikan konflik terdahulu antara Abu Rizal Bakrie dengan Agung Laksono.

"Saya berharap dengan kepengurusan DPP kali ini, masalah terdahulu bisa tuntas dan berjalan dengan baik," ujar Yasona.

Berikut susunan kepengurusan DPP Golkar yang baru;

Ketua Umum: Setya Novanto
Sekretaris Jenderal: Idrus Marham
Bendahara Umum: Robert J Kardinal

Ketua Harian: Nurdin Halid
Koordinator Bidang (Korbid) Kepartaian: Kahar Muzakir
Korbid Polhukam: Yorrys Raweyai
Korbid Kajian Strategis dan SDM: Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus;
Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I, Jawa, Sumatera: Nusron Wahid;
Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia II Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Sulawesi dan Papua:Ahmad Hidayat Mus;
Korbid Kesejahteraan Masyarakat: Roem Kono;
Korbid Ekonomi: Airlangga Hartarto.

JAJARAN KEPALA BIDANG
Kabid Organisasi Keanggotaan dan Daerah: Freddy Latumahina;
Kabid Organisasi: Ibnu Munzir;
Kabid Kerjasama Ormas dan Lembaga Kepartaian: Rambe Kamarul Zaman;
Kabid Ideologi dan Kebijakan Publik: Happy Bone Zulkarnain;
Kabid Pertahanan dan Keamanan:Indra Bambang Utoyo;
Kabid Luar Negeri: Meutya Hafid;
Kabid Pengembangan SDM: Syamsul Bahri;
Kabid Pengabdian Masyarakat: Agus Gumiwang;
Kabid Kesra: Mujib Rahmat;
Kabid Ketenagakerjaan: Ali Wongso Sinaga;
Kabid Koperasi dan Wirausaha, dan UKM: Idris Laena;
Kabid Pelayanan Sosial: Edi Kuntadi;
Kabid Energi dan Energi Terbarukan: Eni Maulani Saragih;
Kabid SDA dan Lingkungan Hidup:Satya Widya Yudha;
Kabid Perdagangan dan Industri: Erwin Aksa;
Kabid Jasa Keuangan Perbankan: Taufan Rotorasiko;
Kabid Infrastruktur Transportasi: Muhidin M Said;
Kabid Kemaritiman: Kapten Anton Sihombing;
Kabid Ekonomi Kreatif: Bambang R Sudomo;
Kabid Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Aziz Syamsudin;
Kabid Otonomi Khusus: Klemen Pinal;
Kabid Pembangunan Daerah dan Desa: Zainudin Amali;
Kabid Pendidikan dan Cendekiawan:Ferdiansyah;
Kabid Pemberdayaan Perempuan:Ulla Nurachwaty;
Kabid Pemuda dan Olahraga: Fahd Arafiq;
Kabid Kebudayaan: Tantowi Yahya;
Kabid Kerohanian: M Ali Yahya;
Kabid Tani dan Nelayan: Andi Ahmad Dara;
Kabid Hukum dan HAM: Rudi Alfonso;
Kabid Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;
Kabid PP Sumatera I Aceh-Sumut: Andi Sinulingga;
Kabid PP Sumatera II Sumbar Jambi-Riau-Kepri: Darul Siska;
Kabid PP Sumatera III Sumsel Bandar Lampung-Bengkulu: Dody Alex Noerdin;
Kabid PP Jawa I Jakarta Jabar: Agun Gunandjar;
Kabid PP Jawa II Jateng-DIY: Bambang Soesatyo;
Kabid PP Jawa III Jatim: Sigit;
Kabid PP Kalimantan: Andi Sofyan Hasan;
Kabid PP Bali-Nusa Tenggara: AA Bagus Adi Mahendra;
Kabid PP Sulawesi: Hamka;
Kabid Timur Maluku Papua-Papua Barat: Aziz Samuel. (pit)