Pemerintah Minta Maaf atas Pelayanan Mudik Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pelayanan mudik lebaran tahun ini.

Dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri, Tjahjo menuturkan bahwa selama ini pemerintah telah berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat saat mudik, mulai dari mempercepat proses pembayaran tol hingga perbaikan jalan.

Meski demikian, Tjahjo mengakui upaya yang dilakukan pemerintah belum membuahkan hasil yang memuaskan.

"Adanya musibah, kekurangnyamanan dalam perjalanan menjadi evaluasi kami, pemerintah, khususnya Kemendagri. Sekali lagi sebagai Mendagri saya mohon maaf," ujar Tjahjo dalam keterangan resminya, Sabtu (9/7).

Pilihan Redaksi Macet Parah Brebes, YLKI Sebut Operator Tol Tak Berpengalaman Enggan Berdesakan, Sebagian Orang Pilih Mudik Usai Lebaran Ribuan Kendaraan Mulai Mengantre Masuk Jakarta

Tjahjo mengatakan pemerintah juga berduka dan meminta maaf, khususnya kepada pihak keluarga yang tertimpa musibah, atas meninggalnya 17 orang selama arus mudik Lebaran 2016.

"Terjadinya musibah sebagian warga masyarakat pada saat kemacetan di Pantura daerah Kabupaten Brebes, saya Mendagri, atas nama pemerintah, juga menyampaikan permohonan maaf," katanya.

Tjahjo mengatakan, sebelumnya kementeriannya telah mengirimkan radiogram kepada sejumlah kepala daerah di wilayah Pantura, titik yang menjadi perlintasan arus mudik dan balik Lebaran. Kepala daerah yang dimaksud antara lain Bupati Pemalang, Bupati Tegal, Wali Kota Tegal, Bupati Brebes, dan Bupati Cirebon.

"Mohon perhatian khusus perbantuan siaga 24 jam. Seperti Satpol PP, aparat kecamatan, aparat desa, dan dinas terkait di sepanjang jalan Pantura dan puskesmas juga disiagakan 24 jam," kata Tjahjo dalam radiogram tersebut.

Tjahjo tak lupa meminta seluruh pihak tersebut untuk terus siap membantu kelancaran masyarakat yang akan mengikuti arus mudik balik ke arah barat dan timur melalui tol dan Pantura. Ia pun menekankan agar kepala daerah segera berkoordinasi untuk melakukan kesiapan tersebut. (gil)