Kebijakan Mengatasi Persoalan Pendatang Baru Tidak Berjalan

Jakarta, CNN Indonesia -- Di Jakarta, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) bisa dilihat hampir di setiap sudut kota. Mayoritas mereka berasal dari wilayah di luar Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menutup mata atas fenomena tersebut.

Pemprov DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi persoalan itu. Salah satunya lewat kebijakan yang mengharuskan PMKS menandatangani formulir dan jaminan untuk tidak kembali lagi ke Jakarta. Tak jarang, Pemprov DKI memulangkan PMKS ke kampung asalnya masing-masing.

Lihat juga: Operasi Binduk Sasar Pendatang Baru Tanpa Pekerjaan

Tetapi hal itu belum mampu menyelesaikan masalah. Kenyataannya, PMKS seperti gelandangan, pengemis, hingga penyandang cacat masih sangat mudah ditemui di jalan-jalan dan angkutan umum di Kota Jakarta.

Fakta itu membuat Ahok tak bisa berkelit lagi. Dia bahkan mengakui kebijakan untuk mengatasi PMKS tidak berjalan maksimal. "Itu enggak jalan kayaknya," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/7).

Ini jelas menjadi persoalan serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, jumlah PMKS diprediksi akan meningkat seiring dengan arus balik mudik lebaran tahun ini.

Lihat juga: Pemprov DKI Jakarta Tak Berhak Usir Pendatang Baru

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya memiliki kebijakan alternatif guna mengantisipasi lonjakan PMKS. Yakni dengan cara mengharuskan pembebanan uang jaminan kepada pendatang baru.

Namun, menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Edison Sianturi kebijakan alternatif itu belum memiliki dasar hukum. Sebagai gantinya, kata Edison, Disdukcapil tahun ini bakal mengadakan pembinaan penduduk dan pendataan lewat Operasi Bina Kependudukan.

"Perlu aturan-aturan supaya pendatang yang masuk ke DKI jelas pekerjaannya dan tempat tinggalnya," ujar Edison.

Sementara itu, Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menilai Pemprov DKI Jakarta belum bekerja maksimal dan serius dalam mengatasi persoalan pendatang baru. Padahal, menurut Alghiffari, pemerintah bisa memberikan dan menawarkan fasilitas pekerjaan kepada para pendatang baru.

“Caranya dengan memberikan info pekerjaan dan info seputar Jakarta sehingga orang-orang tidak berspekulasi untuk datang ke Jakarta. Ini, kan, tidak. Dinas terkait (Disnakertrans) tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan justru pihak swasta dengan menggelar job fair,” tutur Alghiffari kepada CNN. (agk)