Aspek Indonesia Tolak Pembayaran Jalan Tol Otomatis

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mira Sumirat menolak rencana pemerintah untuk merubah sistem pembayaran jalan tol menjadi otomatis atau tidak lagi menggunakan sistem pembayaran tunai.

Menurut Mira, perubahaan sistem pembayaran tol menjadi otomatis akan menghilangkan fungsi pekerja gardu-gardu di setiap pintu tol yang pada akhirnya mengancam nasib para pekerja jalan tol sendiri.

"Kami menolak otomatisasi sistem pembayaran pada seluruh jalan tol. Ini mengancam nasib para pekerja jalan tol yang belum jelas pengalihannya oleh pemerintah," ujar Mira dalam konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Kamis (13/7).

Lihat juga: YLKI Sebut Jasa Marga Tak Becus Urus Kemacetan di Tol

Sejauh ini, tutur Mira, otomatisasi sistem pembayaran jalan tol telah berlangsung sekitar 40 persen dan sudah berdampak pada pemutusan hubungan kerja sebagian pekerja jalan tol.

Menurut Mira, pemerintah belum memberikan pernyataan secara jelas tentang nasib para pekerja yang terkena dampak program tersebut.

Mira bahkan menuturkan perusahaan jasa pengelola jalan tol belum pernah mengadakan pembicaraan mengenai pengalihan pekerjaan para pegawai yang terkena PHK.

Ia menyatakan ketika program otomatisasi tersebut berjalan, dipastikan sebagian para pekerja ada yang terkena PHK.

"Mereka (Pemerintah dan perusahaan) berfikiran ini diotomatisasikan saja. Tapi tidak pernah ada pembicaraan umum bagaiman nasib para pekerja setelah adanya otomatisasi," kata Mira.

Lihat juga: Menteri Rini Beri Jasa Marga Waktu 3 Bulan Terapkan E-Toll

Menurut Mira, perubahan sistem kerja yang semula konvensional menjadi otomatis (menggunakan mesin) tidak hanya terjadi pada sistem operasional infrastruktur saja tapi juga pada sektor industri pabrik. Hal ini, tutur Mira, malah menjadikan tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi.

"Apalagi ditambah maraknya buruh luar negeri seperti Cina yang bekerja di Indonesia. Ini semakin membuat kondisi pekerja Indonesia terpuruk," kata Mira.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, sistem otomatisasi belum cocok diterapkan di negara yang memiliki tingkat industri padat karya tinggi seperti di Indonesia.

Menurut Said, pemerintah Indonesia justru masih harus menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya guna menyerap dan menekan tingkat pengangguran yang semakin tinggi.

"Otomatisasi memang terbukti efektif dan efisien. Tapi sistem ini baru cocok diterapkan di negara maju yang tingkat penganggurannya dan industri padat karyanya rendah," kata Said.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta adanya perubahan sistem pembayaran jalan tol menjadi otomatis guna mengantisipasi kemacetan di jalan tol.

Jonan meminta setiap gardu di pintu tol tak lagi menggunakan uang tunai dalam pembayaran tol. Dia berharap agar sistem pembayaran tol saat arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ke depannya sudah dapat berjalan otomatis.

Otomatisasi ini, tutur Jonan, dapat direalisasikan dengan sistem pembayaran berupa kartu tempel seperti e-Toll Card, Flazz, hingga kartu debit perbankan.

Bahkan kedepannya, jika infrastruktur teknologi sudah siap, pembayaran tol, tutur Jonan, dapat juga dilakukan dengan menggunakan telepon pintar yang telah disematkan chip Near Field Communication (NFC). (rel)