Soal Reklamasi, Ahok Sebut Rizal Tak Pantas Ragukan Dirinya

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli tak pantas meragukan dirinya soal reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi sampai mempertanyakan apakah dirinya seorang gubernur atau bagian dari pengembang reklamasi.

Kemarin Rizal menyatakan kebingungannya pada Ahok, sapaan Basuki, yang kukuh ingin terus melanjutkan reklamasi Pulau. Ia mempertanyakan posisi Ahok apakah sebagai Gubernur DKI Jakarta atau malah karyawan dari pengembang.

Pilihan Redaksi KPK Akan Selidiki Dugaan Ketua DPR DKI Terima Suap Soal Suap Reklamasi Jakarta, Prasetio Yakin Tak Terlibat Susi Minta Perpres SBY soal Reklamasi Benoa Ditinjau Ulang Kejaksaan Agung Selidiki Reklamasi Teluk Lampung

"Menurut saya enggak pantas ngomong kalimat ini, 'gubernur atau karyawan podomoro',"kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/7).

Sebagai bukti bukan bagian dari pengembang reklamasi, Ahok berdalih bahwa kebijakannya memberatkan pengembang. Ahok selama ini ngotor agar pengembang membayar biaya kontribusi hingga 15 persen. "Gue udah kenain 15 persen bos," ujarnya.

Ahok mengingatkan, dirinya sama seperti Rizal Ramli yakni pejabat publik. Bahkan Gubernur DKI Jakarta menurutnya memiliki kedudukan sejajar dengan menteri kabinet.

"Jangan lupa, Gubernur DKI setara dengan menteri. Undang-Undang yang tulis," kata Ahok.

Ahok menyamakan pernyataan Rizal tersebut sama seperti tuduhan oknum DPRD DKI Jakarta yang menyebutnya sebagai Gubernur Podomoro. Padahal belakangan diketahui, pengembang justru bernegosiasi dengan DPRD. Anggota DPRD Mohammad Sanusi belakangan malah tertangkap tangan menerima uang suap dari Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Terkait penghentian reklamasi Pulau G, Ahok meminta Rizal untuk tidak hanya berbicara di media melainkan memberikan keterangan resmi secara tertulis. Menurut Ahok, perintah tertulis tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk membatalkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pasalnya izin reklamasi berangkat dari Keppres 52/95 tersebut. Ahok mengatakan akan mengikuti keputusan tersebut.

Ahok juga meminta agar Rizal memberikan alasan yang masuk akal untuk menghentikan Pulau G. Ahok menilai alasan seperti mengganggu lalu lintas kapal, kabel listrik, dan pipa gas sudah diperhitungkan dan teratasi saat pembangunan Pulau G.

"Kalau mau buat alasan, mau ciptakan alasan hebat pun silahkan, orang pinter kok, doktor kok. Kalau saya bukan doktor. Tolong kasih saya alasannya tertulis," ujarnya.

Rizal Ramli menghentikan reklamasi Pulau G pada 30 Juni lalu. Ahok sendiri konsisten menolak keputusan itu. Rizal menganggap Ahok ngotot untuk mempertahankan Pulau G.

Menurut Rizal, Ahok seharusnya bersyukur pemasalahan reklamasi diambil alih pemerintah pusat. Sebab jika terjadi sesuatu yang membahayakan pemerintah pusat yang bakal disalahkan. (sur/sur)