Ahok Tuding Dinas Kebersihan Tak Niat Kelola Bantargebang

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kecewa dengan Dinas Kebersihan yang belum juga mencukupi ketersediaan alat berat untuk mengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Dari 60 alat berat yang dibutuhkan, baru 17  yang tersedia di Bantargebang.

"Berarti memang orang kami (Dinas Kebersihan) itu niatnya enggak mau ngambil. Masa Bantargebang kurang lagi. Jadi mau sampai tahun berapa, 2013, 2014, 2015, 2016 enggak lengkap belinya. Jadi memang niatnya udah, ah udahlah. Di sini tuh memang mesti belajar sabar-sabar saja," kata Gubernur yang biasa dipanggil Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (29/7).

Pilihan Redaksi Kelola Sampah Sendiri, Ahok Kirim Alat Berat ke Bantargebang Putus Kontrak Swasta, Pemprov DKI Kerja Bakti di Bantargebang Pemprov DKI Tunggu Masa Transisi Soal Swakelola Bantargebang Limbah Medis di TPST Bantargebang DPRD Nilai Pemprov DKI Jakarta Belum Siap Kelola Bantargebang

Menurut Ahok, tak ada alasan alat berat tidak cukup, lantaran wacana untuk mengambil alih Bantargebang sudah ada sejak 2013. Dinas Kebersihan seharusnya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, bahkan sejak Surat Peringatan I, II, dan III dikeluarkan untuk PT Godang Tua Jaya, pengelola TPST Bantargebang sebelumnya.

Ahok juga menyebut dana sebesar Rp400 miliar untuk pengelola yang lama sudah sepenuhnya dikucurkan ke Dinas Kebersihan. Ahok menganggap dana itu bisa dimanfaatkan untuk membeli 50 hingga 100 alat berat yang harganya Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

"Begitu saya ngomong (mau ambil alih) saya sudah sampaikan kepada mereka (Dinas Kebersihan) siapkan dong alat berat segala macam. Kan memang ngeyel di Dinas Kebersihan," tutur Ahok.

Ahok meminta Dinas Kebersihan untuk melakukan pembelian alat berat secara bertahap. Selain alat berat, menurut Ahok, tak ada lagi permasalahan dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Dia menyebut akan memasang inseminator. Penolakan warga juga sudah tak terjadi. Petugas harian lepas juga akan mendapat layanan BPJS. Ahok yakin persoalan Bantargebang akan segera diselesaikan.

Kemarin, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan kunjungan ke TPST Bantargebang. Komisi D meminta Pemprov untuk lebih siap dalam swakelola TPST Bantargebang.

"Yang jelas kami minta kesiapan untuk menyiapakan peralatan," kata anggota Komisi D yang ikut dalam pemantauan itu, Prabowo Soenirman ketika dihubungi CNNIndonesia.com, kemarin.

Prabowo menyarankan, jika alat berat belum tersedia sebaiknya pemprov menyewa terlebih dahulu agar tak menghambat pengerjaan.

Saat ini, TPST Bantargebang dalam masa transisi yang berlangsung selama 60 hari sejak 19 Juli lalu. Swakelola merupakan langkah Pemprov Jakarta setelah memutus kontrak dengan pengelola sebelumnya, PT Godang Tua Jaya yang bekerja sama (joint operation) dengan PT Navigat Organic Energi Indonesia (NOEI).

Pemutusan itu dilakukan karena terdapat kewajiban dalam perjanjian yang tidak dipenuhi perusahaan tersebut. PT GTJ sudah diperingatkan dengan memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga.

(obs)