Nelayan Jakarta Keluhkan Pendapatan Turun sejak Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mendatangkan beberapa nelayan Teluk Jakarta sebagai saksi pada sidang lanjutan gugatan reklamasi Pulau F, I, dan K di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur kemarin.

Dalam kesaksiannya, para nelayan mengaku mengalami penurunan pendapatan dan hasil tangkapan ikan semenjak dimulainya proses pembangunan pulau reklamasi.

Zelfi Edi S, salah satu nelayan yang bersaksi mengatakan sebelum pembangunan pulau reklamasi, hasil tangkapan ikan bisa menutup kebutuhan keluarga setiap hari. Namun, sejak ada proyek reklamasi penghasilannya jauh berkurang.

Lihat juga: Menteri Luhut Didesak Lanjutkan Moratorium Reklamasi Jakarta

Apabila reklamasi F tetap dijalankan, Zelfi menilai akan semakin mengancam kehidupan ia dan rekan-rekan nelayan. Itu karena wilayah Pulau F, I, dan K adalah wilayah tangkapan mereka.

"Sebelum ada reklamasi, hasil tangkap ikan bisa penuhi kebutuhan keluarga bahkan ada sisa untuk nabung. Setelahnya (reklamasi), untuk nutup kebutuhan keluarga saja untung-untungan," ujar Zelfi.

Reklamasi juga memaksa para nelayan memutarkan kapal dan mencari ikan dengan jarak yang lebih jauh. "Biiaya operasional menjadi lebih tinggi," katanya.

Selain itu, Zelvi mengaku tak pernah mengetahui rencana reklamasi di wilayah Teluk Jakarta. Ia baru mengetahui setelah marak pemberitaan penangkapan anggota DPRD DKI Jakarta Muhamad Sanusi oleh KPK. Sanusi ditangkap terkait dugaan suap Raperda reklamasi.

"Kami warga pesisir yang tinggal di Teluk Jakarta tidak pernah mengetahui itu. Sosialisasi rencana reklamasi dari RT, RW, lurah/camat juga tidak ada," ujar Zelfi.

Lihat juga: Reklamasi Lampung Disetop, Kejagung Tetap Usut Dugaan Korupsi

Kuasa Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Tigor Hutapea menyatakan dalam persidangan kali ini pihaknya ingin membuktikan bahwa daerah Teluk Jakarta adalah wilayah penangkapan ikan para nelayan dan masih sangat produktif.

Pembangunan pulau reklamasi, menurut Tigor, jelas-jelas berpotensi merugikan nelayan karena akan menghilangkan wilayah tangkap ikan mereka. "Proyek reklamasi juga merusak lingkungan, terjadi pendangkalan dan pengeruhan air laut yang membuat biota termasuk ikan-ikan tangkapan mati," jelas Tigor.

Atas pertimbangan itu, Tigor selaku kuasa hukum penggugat (KSTJ) meminta hakim membatalkan izin pembangunan reklamasi pulau F, I, K.

Lihat juga: Soal Reklamasi, KPK Dalami Peran Korporasi

Ketua bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata juga sempat menyerahkan bukti kerugian material sebesar Rp178,1 miliar akibat pembangunan pulau reklamasi.

Kerugian itu dihitung berdasarkan kerusakan tiga komponen utama, yakni hilangnya wilayah kegiatan perikanan, meningkatnya potensi resiko banjir, dan hilangnya habitat mangrove. (wis/wis)