Dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi pada pembelian lahan tersebut masuk tahap penyelidikan di Badan Reserse Kriminal Polri.
"Di Lahan Cengkareng Barat itu akan dua tower, satu towernya terdiri dari 16 lantai. Totalnya ada 552 unit. Itu dibatalkan," kata Kepala Dinas Perumahan dan Gedung, Arifin, di Jakarta, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lahan tersebut, kata Arifin, masih berperkara di pengadilan. Sementara itu, rusunawa di Pondok Pinang batal karena akses jalan yang tidak memadai. Alat berat tak bisa masuk ke lokasi itu.
Pembatalan pembangunan beberapa tower rusun ini mengakibatkan Pemprov terancam gagal mencapai target pendirian rusunawa baru.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya mencanangkan target pembangunan 20 ribu unit rusun. Saat ini, Pemprov baru memiliki 18 ribu unit.
"Harusnya buat tahun depan jadi semua karena kami mau orang beli rusun. Kami sudah sudah ada target, mau enggak mau, warga harus dipindahkan," kata Ahok.
Untuk tahun ini, Dinas Perumahan dan Gedung menargetkan rusunawa di delapan lokasi dengan jumlah unit sebanyak 2.339 selesai dikerjakan.
Tahun depan, Pemprov akan mulai membangun rusunawa di 21 lokasi berbeda. Proyek itu sudah memasuki tahap lelang dengan total anggaran mencapai Rp4,2 triliun. (abm)