Tokoh Adat Cemas Naktuka di Kupang 'Dicaplok' Timor Leste
Anggi Kusumadewi | CNN Indonesia
Jumat, 26 Agu 2016 14:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sengketa tapal batas di Desa Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, belum berakhir. Tokoh masyarakat setempat cemas karena warga negara tetangga, Timor Leste, terus membangun perumahan di area yang sesungguhnya sudah masuk wilayah Republik Indonesia itu.
“Sekarang sudah 65 kepala keluarga dari Timor Leste membangun rumah di Naktuka yang merupakan wilayah Indonesia. Masyarakat Amfoang sudah mulai khawatir,” kata tokoh adat Naktuka, Junus Naisunis, seperti dilansir Antara, Jumat (26/8).
Putra asli Amfoang Timur itu menyatakan, pembangunan rumah oleh warga Timor Leste itu sudah melewati perbatasan negara Indonesia.
“Masyarakat merasa terancam karena lahan mereka sudah dimasuki oleh warga negara lain,” kata Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Timur Maxi Ebu Tho, secara terpisah.
Naktuka, lahan pertanian subur seluas 1.069 hektare, ialah wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste. Daerah ini tercatat sebagai bagian dari Timor Timur sebelum provinsi itu secara resmi menjadi negara merdeka pada 2002.
Selama ini, ujar Junus, lahan di Naktuka dikelola bersama oleh masyarakat Amfoang dan Ambelu. Ambelu kini menjadi bagian dari Timor Leste.
Perbatasan Amfoang dan Ambelu semula ialah Sungai Noelbesi. Namun kemudian terjadi banjir bandang yang membuat sungai itu bercabang-cabang menjadi kali kecil.
“Cabang Kali Noelbesi lantas diklaim warga Timor Leste sebagai garis batas wilayah. Padahal batas sebenarnya Kali Noelbesi yang dulu (sebelum banjir bandang),” kata Junus.
Untuk memecahkan masalah tapal batas tersebut, masyarakat Amfoang Timur telah menggelar pertemuan antartokoh adat pada 16 Agustus. Hasilnya, mereka sepakat menahan diri dan menghindari ketegangan dengan warga Timor Leste sembari menunggu proses penyelesaian sengketa dari pemerintah pusat.
Masyarakat setempat berharap pemerintah Indonesia dapat segera menentukan batas negara di wilayah mereka.
“Paling tidak selesai tahun 2016 ini untuk menghindari konflik,” ujar Junus yang juga anggota DPRD Nusa Tenggara Timur.
Maxi berkata, ia beberapa kali berkunjung langsung ke Naktuka dan melihat batas negara memang belum ditentukan jelas di sana.
“Batas wilayah merupakan wewenang negara. Kami ingin pemerintah pusat bisa mengambil tindakan yang cepat dan tepat, sehingga masyarakat perbatasn bisa merasakan kehadiran negara,” kata Maxi.
Bulan Juli, dosen hukum internasional Universitas Nusa Cendana Kupang DW Tadeus mengkritik pemerintah pusat yang belum juga merespons pembangunan perumahan oleh warga Timor Leste di Naktuka.
Sejumlah dokumen juga menunjukkan pendirian kantor dan balai pertanian, tempat penggilingan padi, jalan beraspal, serta fasilitasi irigasi oleh Timor Leste di Naktuka.
[Gambas:Video CNN]
Wiranto ke NTT
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto Rabu pekan ini (24/8) menghadiri Rapat Koordinasi Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan di Alor, Nusa Tenggara Timur.
Rapat yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu salah satunya membahas soal sengketa di Desa Naktuka antara warga Indonesia dan Timor Leste.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan NTT Paul Manehat mengatakan, pemerintah Indonesia akan segera menyusun kesepakatan dengan Timor Leste terkait batas kedua negara di Naktuka.
Tiga hari sebelumnya, Minggu malam (21/8), Wiranto bertemu Xanana Gusmão yang kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan, Pembangunan, dan Investasi Timor Leste. Keduanya bertemu di Jakarta.
Salah satu bahasan dalam pertemuan Wiranto dan Xanana ialah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Wiranto berharap tapal batas kedua negara bisa rampung secepatnya secara bertahap.
Sengketa antara Indonesia dan Timor Leste juga berpotensi terjadi di sejumlah pulau terluar RI yang berada di sekitar kupang seperti Pulau Batek, Pulau Salura, Pulau Dana, dan Pulau Sabu.
Januari lalu, Presiden Jokowi juga telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Timor Leste. Di sana, ia bicara soal perbatasan kedua negara dengan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak dan Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araújo.
Saat itu Jokowi menyatakan, pemerintah Timor Leste punya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Indonesia di darat maupun laut.
(agk/abm)
“Sekarang sudah 65 kepala keluarga dari Timor Leste membangun rumah di Naktuka yang merupakan wilayah Indonesia. Masyarakat Amfoang sudah mulai khawatir,” kata tokoh adat Naktuka, Junus Naisunis, seperti dilansir Antara, Jumat (26/8).
Putra asli Amfoang Timur itu menyatakan, pembangunan rumah oleh warga Timor Leste itu sudah melewati perbatasan negara Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Naktuka, lahan pertanian subur seluas 1.069 hektare, ialah wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste. Daerah ini tercatat sebagai bagian dari Timor Timur sebelum provinsi itu secara resmi menjadi negara merdeka pada 2002.
Baca juga:Melihat Jakarta Membangun Tapal Batas |
“Cabang Kali Noelbesi lantas diklaim warga Timor Leste sebagai garis batas wilayah. Padahal batas sebenarnya Kali Noelbesi yang dulu (sebelum banjir bandang),” kata Junus.
Untuk memecahkan masalah tapal batas tersebut, masyarakat Amfoang Timur telah menggelar pertemuan antartokoh adat pada 16 Agustus. Hasilnya, mereka sepakat menahan diri dan menghindari ketegangan dengan warga Timor Leste sembari menunggu proses penyelesaian sengketa dari pemerintah pusat.
Masyarakat setempat berharap pemerintah Indonesia dapat segera menentukan batas negara di wilayah mereka.
“Paling tidak selesai tahun 2016 ini untuk menghindari konflik,” ujar Junus yang juga anggota DPRD Nusa Tenggara Timur.
Maxi berkata, ia beberapa kali berkunjung langsung ke Naktuka dan melihat batas negara memang belum ditentukan jelas di sana.
“Batas wilayah merupakan wewenang negara. Kami ingin pemerintah pusat bisa mengambil tindakan yang cepat dan tepat, sehingga masyarakat perbatasn bisa merasakan kehadiran negara,” kata Maxi.
Bulan Juli, dosen hukum internasional Universitas Nusa Cendana Kupang DW Tadeus mengkritik pemerintah pusat yang belum juga merespons pembangunan perumahan oleh warga Timor Leste di Naktuka.
Sejumlah dokumen juga menunjukkan pendirian kantor dan balai pertanian, tempat penggilingan padi, jalan beraspal, serta fasilitasi irigasi oleh Timor Leste di Naktuka.
Wiranto ke NTT
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto Rabu pekan ini (24/8) menghadiri Rapat Koordinasi Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan di Alor, Nusa Tenggara Timur.
Rapat yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu salah satunya membahas soal sengketa di Desa Naktuka antara warga Indonesia dan Timor Leste.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan NTT Paul Manehat mengatakan, pemerintah Indonesia akan segera menyusun kesepakatan dengan Timor Leste terkait batas kedua negara di Naktuka.
Tiga hari sebelumnya, Minggu malam (21/8), Wiranto bertemu Xanana Gusmão yang kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan, Pembangunan, dan Investasi Timor Leste. Keduanya bertemu di Jakarta.
Salah satu bahasan dalam pertemuan Wiranto dan Xanana ialah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Wiranto berharap tapal batas kedua negara bisa rampung secepatnya secara bertahap.
Sengketa antara Indonesia dan Timor Leste juga berpotensi terjadi di sejumlah pulau terluar RI yang berada di sekitar kupang seperti Pulau Batek, Pulau Salura, Pulau Dana, dan Pulau Sabu.
Januari lalu, Presiden Jokowi juga telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Timor Leste. Di sana, ia bicara soal perbatasan kedua negara dengan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak dan Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araújo.
Saat itu Jokowi menyatakan, pemerintah Timor Leste punya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Indonesia di darat maupun laut.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK