Komisi I Belum Bisa Pastikan Waktu Uji Kelayakan BG
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 02 Sep 2016 11:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, belum bisa memastikan waktu penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN menggantikan Sutiyoso.
Ia berkata, Komisi I masih menunggu surat presiden tentang pergantian itu dibacakan dalam sidang paripurna sebelum menentukan jadwal.
"Kami menunggu surat itu dibacakan di paripurna. Lalu Badan Musyawarah amanatkan kami untuk fit and proper test. Lalu Komisi I rapat internal susun jadwal," kata Abdul saat dihubungi, Jumat (2/9).
Politikus PKS itu memperkirakan Komisi I baru akan rapat internal untuk membahas uji kelayakan dan kepatutan pada hari Rabu atau Kamis pekan depan. Namun itu semua menunggu pembacaan di sidang paripurna dan penugasan Bamus.
Ia menambahkan, pergantian Sutiyoso ke Budi Gunawan adalah hak prerogratif presiden. Dengan demikian menurutnya presiden telah memiliki pertimbangan tersendiri mengenai sosok Budi Gunawan.
"Di tempat baru ini kan bukan hal baru bagi Pak Budi. Tapi nanti tentu harus menyesuaikan juga dengan tempat baru," ujarnya.
Pagi ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membawa surat presiden tentang pergantian Kepala BIN dari Sutiyoso menjadi Budi Gunawan.
Surat ini sekaligus menjawab isu yang telah lama beredar mengenai pergantian posisi bos di lembaga telik sandi negara tersebut. (wis/rdk)
Ia berkata, Komisi I masih menunggu surat presiden tentang pergantian itu dibacakan dalam sidang paripurna sebelum menentukan jadwal.
"Kami menunggu surat itu dibacakan di paripurna. Lalu Badan Musyawarah amanatkan kami untuk fit and proper test. Lalu Komisi I rapat internal susun jadwal," kata Abdul saat dihubungi, Jumat (2/9).
Lihat juga:Budi Gunawan, Kembalinya sang Jenderal |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di tempat baru ini kan bukan hal baru bagi Pak Budi. Tapi nanti tentu harus menyesuaikan juga dengan tempat baru," ujarnya.
Surat ini sekaligus menjawab isu yang telah lama beredar mengenai pergantian posisi bos di lembaga telik sandi negara tersebut. (wis/rdk)