KPK Eksekusi Seluruh Terpidana Suap Kejati DKI ke Sukamiskin

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengeksekusi seluruh terpidana kasus suap terhadap oknum pejabat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengehentikan penyelidikan korupsi di PT Brantas Abipraya (Persero).

Berdasarkan keterangan resmi KPK, seluruh terpidana yaitu Marudut Pakpahan selaku Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra, Sudi Wantoko selaku Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, dan Dandung Pamularno selaku Senior Manager Pemasaran PT BA dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Marudut yang menjadi perantara suap divonis tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair tiga bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Marudut dinyatakan terbukti menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu.

Sementara dua pejabat PT Brantas Abipraya, Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno masing-masing divonis 3 tahun dan 2,5 tahun penjara. Sudi diwajibkan membayar denda sebesar Rp150 juta subsidair tiga bulan kurungan penjara, sedangkan Dandung didenda Rp100 juta subsidair dua bulan penjara.

Pilihan Redaksi Jaksa Agung Klaim Tak Lindungi Kepala Kejati DKI Perantara Protes Dituntut Lebih Berat dalam Kasus Suap Kejati Marudut, Perantara Suap Kejati DKI Divonis 3 Tahun Penjara

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada April lalu. KPK menangkap Sudi, Dandung, dan Marudut usai melakukan transaksi penyerahan uang di kawasan Jakarta Timur. Lembaga antikorupsi itu menyita uang US$148.835 ketika OTT dilakukan.

Percobaan suap berawal dari keinginan PT Brantas Abipraya menghentikan penyelidikan yang sedang dilakukan kejaksaan pada perusahaan pelat merah tersebut. Marudut yang mengklaim mengenal Sudung dan Tomo menjanjikan mampu mengehentikan penyelidikan jika ada kompensasi sebesar Rp2,5 miliar.

Sementara itu, pengacara ketiga tersangka Hendra Hendriansyah menantang KPK untuk menetapkan Sudung dan Tomo sebagai tersangka penerima suap.

Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan hakim yang menyatakan kasus tersebut merupakan delik suap sempurna sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Delik suap adalah delik berpasangan, tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi delik suap sempurna ada pemberi dan penerima. KPK berani atau tidak terhadap pejabat yang memiliki pangkat," ujar Hendra di Kantor KPK, Jakarta.

Hendra menuturkan, penindakan terhadap Sudung dan Tomo diperlukan untuk menunjukkan bahwa KPK memiliki integritas. Ia khawatir, diabaikannya putusan hakim bahwa kasus ini merupakan murni penyuapan menunjukkan bahwa KPK tebang pilih.

"Sesuai azas equality before the law dan penegakan hukum yang berkeadilan, pihak penydiik KPK diuji integritasnya. Aakah berani atau tidak menindaklanjuti putusan yang sudah berkekuatan tetap," ujar Hendra. (rdk)