Kemiskinan dan Korupsi Bikin Pesimistis Masa Depan Bangsa

Jakarta, CNN Indonesia -- Kemiskinan dan korupsi disebut menjadi faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat pesimistis terhadap masa depan Bangsa Indonesia.

Demikian hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis di kantornya, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).

Survei CSIS ini dilakukan pada 8 hingga 15 Agustus 2016 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur dengan jumlah sampel 1.000 responden yang tersebar di 34 provinsi dan margin of error sebesar 3,1 persen.

Lihat juga: Kemiskinan Jadi Kendala Pemberantasan Tuna Aksara

Peneliti CSIS Vidhyandika D Perkasa menyampaikan bahwa masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang semakin besar, serta perilaku koruptif di dalam pemerintahan menduduki peringkat teratas daftar alasan pesimistis masyarakat pada masa depan Indonesia.

"Masyarakat yang pilih alasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang semakin besar ada 51,3 persen, sedangkan korupsi dalam pemerintahan ada 46,3 persen," kata Vidhyandika saat memberikan keterangan pers.

Selain kedua hal tersebut, ia menjelaskan, ada delapan alasan lainnya, yakni pertumbuhan ekonomi yang melambat, politikus dan pejabat yang tak mampu menyelesaikan masalah bangsa, sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang belum memadai, ketidakstabilan dunia internasional, permasalahan terorisme dan pengungsi, serta independensi dan objektivitas pemberitaan.

Tidak ketinggalan masalah perkembangan kelompok radikal, perlindungan kelompok minoritas, serta ketidakstabilan kondisi regional.

Lihat juga: Masyarakat Berpendidikan Paling Banyak Tak Puas pada Jokowi

Namun begitu, Vidhyandika menegaskan,  jumlah publik yang optimistis pada masa depan bangsa mengalami peningkatan signifikan dibandingkan Oktober 2015. Berdasarkan hasil survei, 65 persen publik yakin masa depan Indonesia akan baik di Pemerintahan Jokowi-JK.

"Keyakinan itu dapat dilihat pada empat bidang, yaitu hukum, ekonomi, dan maritim," ucapnya.

Vidhyandika menjabarkan, pada bidang hukum publik masih yakin akan komitmen untuk memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendorong reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan memberantas mafia peradilan.

Kemudian di bidang ekonomi, publik yakin pada enam komitmen Pemerintahan Jokowi-JK, yakni meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan industri dalam negeri, melindungi usaha kecil dan menengah, meningkatkan daya beli masyarakat, menaikkan pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7 persen, serta menumbuhkan iklim investasi.

Sementara pada bidang maritim, publik yakin pada komitmen memperkuat pertahanan, membangun infrastruktur, dan mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

"Optimisme ini kebanyakan berasal dari masyarakat yang ada di tinggal pedesaan, pulau Jawa, dan berjenis kelamin laki-laki," ucapnya. (obs)