Golkar Minta Spanduk Jokowi Tak Dikaitkan dengan Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta agar spanduk yang memuat foto Presiden Joko Widodo bersanding dengan kader partainya, tidak dikaitkan dengan kampanye Pilkada.

Hal itu sekaligus menanggapi Peraturan KPU yang melarang penggunaan gambar presiden dan wakil presiden oleh calon kepala daerah pada masa kampanye Pilkada 2017. Ace berkata, Golkar siap menaati peraturan tersebut

"Prinsipnya kami akan taat atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentang kampanye Pilkada, sejauh ini pelaksanaan belum dimulai. Tidak perlu khawatir dengan penggunaan foto Pak Jokowi sebagai Capres Partai Golkar tahun 2019 nanti," ujar Ace saat dihubungi, Rabu (14/9).

Pilihan Redaksi KPU Larang Terpidana Bebas Bersyarat Jadi Calon Kepala Daerah Foto Presiden Tak Boleh Digunakan untuk Kampanye Pilkada Terpidana Percobaan Boleh Maju, Peraturan KPU Rawan Digugat KPU Batasi Sumbangan Parpol untuk Calon Kepala Daerah

Pemasangan foto itu, kata Ace, merupakan implementasi hasil keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar Juli lalu. Jokowi yang hadir saat penutupan Rapimnas, menurutnya juga sudah mengetahui.

Secara terpisah, Ketua DPD Golkar Jakarta Fayakhun Andriadi mengatakan, spanduk yang memuat foto Jokowi dengan kader partainya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Golkar menurutnya sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi pada Pemilu 2019. Selain itu, dalam spanduk disebutnya juga tidak dikaitkan Jokowi sebagai Presiden Indonesia.

"Coba lihat billboard depan Partai Golkar DKI, ada foto jokowi, dan logo Golkar.
Kami tidak tulis 'Presiden RI'. Kami hanya tulis 'bersama Jokowi, mari berkarya mensejahterakan bangsa'. Kecuali kalau saya tulis 'Jokowi Presiden RI', nah itu pelanggaran," ujar Fayakhun.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menjelaskan, tujuan dari larangan KPU tersebut agar kehormatan Jokowi sebagai presiden tetap terjaga dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam momen kampanye.

"Kami lakukan pembuatan norma itu semata-mata untuk supremasi presiden, penghormatan presiden. Jangan sampai dia nanti diombang-ambing, dia dimanfaatkan sehingga iklim demokrasi kita tidak baik," kata Arteria.

Selain itu, larangan tersebut kata dia, juga menghindari dampak sosiologis yang timbul jika salah satu calon kepala daerah yang memenangi Pilkada, ternyata tidak menempel foto Jokowi saat masa kampanye.

"Nanti bupati sama Jokowinya hubungannya jadi nggak bagus. Itu secara sosiologis," ujar Arteria.

Namun, menurut Arteria, langkah Golkar yang memasang foto Jokowi bersanding dengan Jokowi merupakan hal lumrah. Ia menghormati langkah Golkar lantaran dinilai sedang 'berbulan madu' dengan Jokowi.

Meski demikian, ia mengingatkan agar spanduk yang memuat foto Jokowi tersebut harus selesai ketika masa pendaftaran Pilkada dimulai. Sebab, hal itu akan menjadi pelanggaran yang berbuah sanksi. (sur)