Menteri Tjahjo Minta Semua Wilayah Waspadai Konflik Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo meminta daerah yang tingkat kerawanan pilkadanya rendah juga harus diwaspadai penyelenggara pemilu. Pengalaman Pilkada 2015, daerah yang tingkat kerawanan rendah seperti Kota Pematangsiantar, justru terjadi konflik sehingga harus ditunda pemungutan suaranya.

Tjahjo berharap, pilkada serentak tahun depan tak lagi terjadi konflik. Apalagi Badan Pengawas Pemilu telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Berdasarkan indeks tersebut, Papua Barat disebut memiliki tingkat kerawanan tertinggi.

Tjahjo mengingatkan, nilai IKP tersebut belum tentu akan benar-benar terjadi di dunia nyata. Saat Pilkada 2015 yang lalu pun banyak daerah yang tingkat kerawanannya rendah ternyata tetap terjadi konflik.

Pilihan Redaksi Bawaslu: Tiga Provinsi Rawan Pelanggaran di Pilkada 2017 Sebanyak 27 Daerah Belum Setor Dana Pengawasan Pilkada DPR Minta Kemdagri Segera Serahkan Draf Revisi UU Pemilu Tingkat Kerawanan Pilkada Papua Barat Paling Tinggi

IKP menurutnya bisa jadi alat pengingat dini untuk semua pihak agar pemetaan daerah rawan tidak terlambat dilakukan oleh penyelenggara di daerah.

"IKP menjadi pengawas preventif atau peringatan dini semua pihak untuk memetakan daerah yang rawan," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (29/8).

Tjahjo menilai data yang ditampilkan di IKP kali ini memperlihatkan bagaimana Bawaslu telah mempersiapkan diri menghadapi Pilkada serentak 2017. IKP menurutnya harus dijadikan persiapan oleh pengawas mengingat gejolak politik di daerah bisa cepat berubah.

Nantinya, di tiap-tiap daerah akan dipilih satu penanggung jawab yang berwenang untuk berkoordinasi langsung dengan penegak hukum jika daerah tersebut tiba-tiba dilanda konflik jelang pilkada.

"Keamanan perangkat hukum saat ada dinamika Pilkada 2017 cukup bagus, kepala daerah akan menjadi penanggung jawab saat ada gejolak sosial," kata Tjahjo.

Selain Papua Barat, Provinsi Aceh dan Banten masuk sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam penyelenggaraan pilkada. Sementara DKI Jakarta tinkat kerawanannya sedang.

Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan DKI Jakarta memiliki kerawanan di bidang kepesertaannya. Sedangkan di tingkat penyelenggaranya justru tak ada masalah.

Bawaslu menggunakam sistem Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengukur IKP. Metode tersebut bekerja dengan membandingkan secara berpasangan setiap wilayah satu per satu untuk tiap indikator.

Bawaslu menyusun IKP di 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2017 yang terdiri dari tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota. (sur)