Dirjen Listrik: MAXpower Berbisnis dengan PLN

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi Sumber daya Alam dan Mineral menyatakan tak pernah berhubungan langsung dengan perusahaan pembangkit listrik MAXpower Group.

Hal ini dinyatakan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman terkait dugaan suap dari perusahaan yang saham terbesarnya dimiliki Bank Standard Chartered itu kepada pejabat Indonesia antara tahun 2012 dan 2015.

"Kami cek itu (MAXpower) kan perusahaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC) jadi hubungan langsung dengan PLN. Kementerian ESDM tidak pernah berhubungan dengan MAXpower," ujar Jarman di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (30/9).

Jarman menegaskan, kewenangan Kementerian ESDM dalam bidang pengadaan pembangkit listrik terbatas pada pembuatan regulasi, dan persetujuan tarif.

Kementerian ESDM juga berwenang dalam masalah izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL). Sedangkan pengadaan Independent Power Producer (IPP) seluruhnya berproses di Perusahaan Listrik Negara.

Pilihan Redaksi KPK Selisik Dugaan Suap Perusahaan Energi Asing ke Indonesia KPK Didesak Usut Dugaan Suap MAXpower ke Pejabat Indonesia Diselisik KPK, MAXpower Garap Proyek Energi Sejak 2012 Terkait Pejabat Indonesia, KPK Diminta Tangani kasus MAXpower

"Ketika ditanya pembangkit mana saja yang dibangun, kami tidak tahu. Kami tidak pernah berhubungan dengan perusahaan-perusahaan EPC, proses business to business ada di PLN," kata Jarman.

Jarman mengatakan masih menunggu penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas Amerika Serikat dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jarman menuturkan, siap membantu otoritas hukum untuk menelusuri kasus suap ini.

"Kita akan liat info dan data sebelum cross check. Tanpa data yang benar, kami tidak bisa (cross check)," ucap Jarman

Sementara itu, Senior Manager Public Relation PT PLN (Persero) Agung Murfidi menyatakan, belum melakukan tindakan dan peninjauan terhadap pengadaan proyek-proyek pembangkit listrik yang digadang bersama MAXpower.

PLN, tutur Agung, masih menunggu informasi dan proses penyelidikan selanjutnya terkait penelusuran kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat Indonesia di dalamnya.

"Belum ada tindakan, karena mau menindak apa hasil (penyelidikan) belum jelas. Kami masih tunggu prosesnya sebelum memeriksa lebih lanjut," kata Agung.

Dilansir dari situs https://maxpowergroup.com/, MAXpower Indonesia sepanjang 2012 hingga 2015 memenangi beberapa proyek listrik di Indonesia.

Pertama, MAXpower Indonesia mengumumkan telah menandatangani dua perjanjian untuk membangun pembangkit listrik 16 megawatt di Langgam, Pelalawan, dan 25 megawatt di Sorong, Papua Barat. Pembangkit listrik.

Kedua, Maret 2014, MAXpower Indonesia yang merupakan anak perusahaan Navigat, meluncurkan pembangkit listrik melalui gas alam. Pembangkit listrik yang terletak di Pulau Bintan ini akan menghasilkan 6 megawatt listrik. Pembangunan ini menelan biaya US$4 juta.

Pembangkit ini dimiliki dan dioperasikan oleh MAXpower Indonesia dan dibiayai melalui pinjaman pemegang saham. PT PLN sepenuhnya mendukung proyek ini dan menyetujui kontrak 5 tahun antara Maxpower Indonesia dan BUMN tersebut.

Ketiga, pada 12 Maret 2015, MAXpower Indonesia memenangkan dua tender kompetitif untuk memasok 40 megawatt listrik dari total kapasitas ke PLN. Dua proyek ini diharapkan selesai pertengahan 2015.

MAXpower Indonesia mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar gas 30 megawatt di Tarahan Baru, Lampung. Proyek kedua ada di Tarakan, Kalimantan Timur yang menghasilkan kapasitas 9 megawatt.

Departemen Kehakiman AS sedang melakukan investigasi terkait dugaan penyuapan dan kejahatan lainnya oleh MAXpower Group Pte Ltd terkait pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar gas di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

MAXpower diduga memberikan suap kepada beberapa pejabat Indonesia untuk memuluskan proyek pembangkit listriknya tersebut. (rel/gil)