Modal tampan semata, kata Miryam, tak bakal mendulang suara warga Jakarta. Ciri fisik yang diangkat tim kampanye, ujarnya, menandakan bakal calon tersebut memang belum memiliki prestasi dan kinerja pemerintahan yang dapat dipresentasikan ke publik.
“Pilkada DKI Jakarta bukan ajang kontestasi fisik, tapi lebih ke persoalan gagasan dan prestasi. Urusan fisik cuma pelengkap,” kata Miryam, Minggu (2/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di antara tiga pasang bakal calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Agus paling hijau. Usianya baru 38 tahun, dan meski memiliki karier militer cemerlang, belum pernah memegang jabatan apapun di pemerintahan.
Para pendukung Agus pun berupaya menampik keraguan sejumlah kalangan terkait ketidakberpengalaman sang bakal calon menghadapi dunia birokrasi.
“Perubahan itu dilakukan oleh orang-orang muda, bukan orang-orang tua,” kata Koordinator Agus Fans Club, Sirajudin Abdul Wahab.
Sebaliknya, Demokrat menyindir Ahok yang menurut legislator PDIP Masinton Pasaribu akan mengubah watak menjadi lebih halus. Selama ini, karakter Ahok yang terlalu ceplas-ceplos dan spontan kerap mendatangkan masalah.
“Jika dikatakan Ahok akan berubah, itu tidak akan terjadi pada Agus-Sylvi. Mereka aslinya memang seperti itu. Agus sudah cocok menjadi gubernur dan tidak perlu sengaja berubah,” kata Roy.
Anies ambil konsep Jokowi
Anies Baswedan kemarin menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara, untuk melegalisasi kampung yang dianggap ilegal.
Kontrak politik itu mencakup tiga butir penting, yakni pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, pengkajian ulang peraturan daerah RT/RW, serta keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota.
Dalam butir pertama soal pemenuhan dan perlindungan hak warga kota, Anies menyanggupi untuk melegalisasi kampung ilegal. Dalam hal ini ialah kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun, tak bermasalah, dan mengantongi sertifikasi hak milik atas tanah.
Permukiman kumuh dijanjikan Anies untuk tak digusur, tapi ditata apik macam kampung tematik atau kampung deret.
"Untuk permukiman kumuh yang berada di atas tanah negara, akan dilakukan negosiasi yang melibatkan masyarakat, dengan gubernur sebagai mediator supaya warga tidak kehilangan hak atas tanah mereka sesuai UUD 1945 dan UU Pokok Agraria 1960."
Kampung deret ialah salah satu dari lima fokus kerja Jokowi-Ahok. Namun program tersebut kemudian tak dilanjutkan.
Wakil Gubernur Jakarta Djarot sempat mengatakan, kawasan yang semula direncanakan menjadi kampung deret tengah didata untuk dibangunkan rusun di lokasi tersebut.
Konsep kampung deret yang kini disanggupi dilakukan Anies, tak pelak secara halus menyindir penggusuran yang marak dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini.
Perang urat syaraf antarkandidat mulai gencar meski kampanye belum lagi dimulai. (agk/abm)