Saling Lontar 'Serangan Udara' Para Bakal Calon Gubernur DKI
Anggi Kusumadewi | CNN Indonesia
Senin, 03 Okt 2016 08:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Jakarta butuh pemimpin pendobrak, bukan pemimpin tampan. Kalimat itu dilontarkan Miryam Haryani, Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
Modal tampan semata, kata Miryam, tak bakal mendulang suara warga Jakarta. Ciri fisik yang diangkat tim kampanye, ujarnya, menandakan bakal calon tersebut memang belum memiliki prestasi dan kinerja pemerintahan yang dapat dipresentasikan ke publik.
“Pilkada DKI Jakarta bukan ajang kontestasi fisik, tapi lebih ke persoalan gagasan dan prestasi. Urusan fisik cuma pelengkap,” kata Miryam, Minggu (2/10).
Lontaran ‘peluru’ itu sudah jelas ditujukan untuk Agus Harimurti Yudhoyono, sang perwira Angkatan Darat yang pensiun dini demi bertarung di Pilkada DKI Jakarta.
Di antara tiga pasang bakal calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Agus paling hijau. Usianya baru 38 tahun, dan meski memiliki karier militer cemerlang, belum pernah memegang jabatan apapun di pemerintahan.
Dibanding Ahok yang telah makan asam garam di pemerintahan dengan menjabat Bupati Belitung Timur, anggota DPR, hingga kini Gubernur DKI Jakarta, Agus memang kalah panjang dalam hal rekam jejak. Pun dibanding Anies Baswedan yang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Agus bersama pasangannya, Sylviana Murni, disebut politikus Demokrat Roy Suryo sebagai paket lengkap. Menurutnya, duet Agus-Sylvi adalah gabungan antara ketegasan Ahok dan kesantunan serta ketampanan Anies-Sandiaga.
Para pendukung Agus pun berupaya menampik keraguan sejumlah kalangan terkait ketidakberpengalaman sang bakal calon menghadapi dunia birokrasi.
“Perubahan itu dilakukan oleh orang-orang muda, bukan orang-orang tua,” kata Koordinator Agus Fans Club, Sirajudin Abdul Wahab.
Sebaliknya, Demokrat menyindir Ahok yang menurut legislator PDIP Masinton Pasaribu akan mengubah watak menjadi lebih halus. Selama ini, karakter Ahok yang terlalu ceplas-ceplos dan spontan kerap mendatangkan masalah.
“Jika dikatakan Ahok akan berubah, itu tidak akan terjadi pada Agus-Sylvi. Mereka aslinya memang seperti itu. Agus sudah cocok menjadi gubernur dan tidak perlu sengaja berubah,” kata Roy.
Anies ambil konsep Jokowi
Anies Baswedan kemarin menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara, untuk melegalisasi kampung yang dianggap ilegal.
Kontrak politik itu mencakup tiga butir penting, yakni pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, pengkajian ulang peraturan daerah RT/RW, serta keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota.
Dalam butir pertama soal pemenuhan dan perlindungan hak warga kota, Anies menyanggupi untuk melegalisasi kampung ilegal. Dalam hal ini ialah kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun, tak bermasalah, dan mengantongi sertifikasi hak milik atas tanah.
Permukiman kumuh dijanjikan Anies untuk tak digusur, tapi ditata apik macam kampung tematik atau kampung deret.
"Untuk permukiman kumuh yang berada di atas tanah negara, akan dilakukan negosiasi yang melibatkan masyarakat, dengan gubernur sebagai mediator supaya warga tidak kehilangan hak atas tanah mereka sesuai UUD 1945 dan UU Pokok Agraria 1960."
Kampung deret sesungguhnya ialah konsep Jokowi kala menjabat Gubernur DKI Jakarta bersama Ahok sebagai wakilnya. Contohnya ialah Kampung Deret Petogogan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diresmikan Jokowi pada April 2014.
Kampung deret ialah salah satu dari lima fokus kerja Jokowi-Ahok. Namun program tersebut kemudian tak dilanjutkan.
Wakil Gubernur Jakarta Djarot sempat mengatakan, kawasan yang semula direncanakan menjadi kampung deret tengah didata untuk dibangunkan rusun di lokasi tersebut.
Konsep kampung deret yang kini disanggupi dilakukan Anies, tak pelak secara halus menyindir penggusuran yang marak dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini.
Perang urat syaraf antarkandidat mulai gencar meski kampanye belum lagi dimulai. (agk/abm)
Modal tampan semata, kata Miryam, tak bakal mendulang suara warga Jakarta. Ciri fisik yang diangkat tim kampanye, ujarnya, menandakan bakal calon tersebut memang belum memiliki prestasi dan kinerja pemerintahan yang dapat dipresentasikan ke publik.
“Pilkada DKI Jakarta bukan ajang kontestasi fisik, tapi lebih ke persoalan gagasan dan prestasi. Urusan fisik cuma pelengkap,” kata Miryam, Minggu (2/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di antara tiga pasang bakal calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Agus paling hijau. Usianya baru 38 tahun, dan meski memiliki karier militer cemerlang, belum pernah memegang jabatan apapun di pemerintahan.
Para pendukung Agus pun berupaya menampik keraguan sejumlah kalangan terkait ketidakberpengalaman sang bakal calon menghadapi dunia birokrasi.
“Perubahan itu dilakukan oleh orang-orang muda, bukan orang-orang tua,” kata Koordinator Agus Fans Club, Sirajudin Abdul Wahab.
Sebaliknya, Demokrat menyindir Ahok yang menurut legislator PDIP Masinton Pasaribu akan mengubah watak menjadi lebih halus. Selama ini, karakter Ahok yang terlalu ceplas-ceplos dan spontan kerap mendatangkan masalah.
“Jika dikatakan Ahok akan berubah, itu tidak akan terjadi pada Agus-Sylvi. Mereka aslinya memang seperti itu. Agus sudah cocok menjadi gubernur dan tidak perlu sengaja berubah,” kata Roy.
Anies ambil konsep Jokowi
Anies Baswedan kemarin menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara, untuk melegalisasi kampung yang dianggap ilegal.
Kontrak politik itu mencakup tiga butir penting, yakni pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, pengkajian ulang peraturan daerah RT/RW, serta keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota.
Dalam butir pertama soal pemenuhan dan perlindungan hak warga kota, Anies menyanggupi untuk melegalisasi kampung ilegal. Dalam hal ini ialah kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun, tak bermasalah, dan mengantongi sertifikasi hak milik atas tanah.
Permukiman kumuh dijanjikan Anies untuk tak digusur, tapi ditata apik macam kampung tematik atau kampung deret.
"Untuk permukiman kumuh yang berada di atas tanah negara, akan dilakukan negosiasi yang melibatkan masyarakat, dengan gubernur sebagai mediator supaya warga tidak kehilangan hak atas tanah mereka sesuai UUD 1945 dan UU Pokok Agraria 1960."
Kampung deret ialah salah satu dari lima fokus kerja Jokowi-Ahok. Namun program tersebut kemudian tak dilanjutkan.
Wakil Gubernur Jakarta Djarot sempat mengatakan, kawasan yang semula direncanakan menjadi kampung deret tengah didata untuk dibangunkan rusun di lokasi tersebut.
Konsep kampung deret yang kini disanggupi dilakukan Anies, tak pelak secara halus menyindir penggusuran yang marak dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini.
Perang urat syaraf antarkandidat mulai gencar meski kampanye belum lagi dimulai. (agk/abm)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK