Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga sejumlah kelompok masyarakat saat ini masih berusaha menghapus Pancasila sebagai dasar negara. Ia menuding, upaya itu dilakukan secara terang-terangan dan tertutup.
Menurut Tjahjo, upaya penghilangan dasar negara merupakan hal lumrah bagi negara merdeka. Namun, hal itu harus diantisipasi untuk mencegah pertikaian horizontal.
“Saya kira kesepakatan bangsa ini didukung TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat. Masyarakat harus berani menentukan sikap, siapa lawan dan kawan yang ingin memecah dan mengganti Pancasila,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo mengeluarkan pernyataan tersebut menyikapi Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati Sabtu pekan lalu.
Ditemui sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta seluruh elemen bangsa untuk tidak saling menyalahkan agar kebencian tidak muncul di antara masyarakat.
"Jangan menyalahkan. Sikap pemerintah tak lagi saling menyalahkan," ujar Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakara, Sabtu (1/10).
Terkait Tragedi 1965, Wiranto menuturkan, pemerintah telah berdiskusi dengan seluruh pihak yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia itu.
Wiranto menyebut tahun 1965 muncul perbedaan ideologi politik yang berujung pada tindakan makar. Aksi itu disebutnya menimbulkan kemunduran dan kerugian besar bagi Indonesia.
Tidak hanya itu, Wiranto berkata, pemerintah prihatin atas jatuhnya korban dalam peristiwa 1965. Wiranto berjanji, negara akan secara sungguh-sungguh menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu melalui proses nonyudisial.
Terakhir, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mengedepankan Pancasila untuk merajut kerukunan bangsa. Wiranto mengatakan, Peristiwa 1965 tidak boleh terulang kembali.
(abm)