Tiga Pendiri MaxPower Bantah Suap Pejabat

Jakarta, CNN Indonesia -- Tiga pendiri MAXpower Indonesia membantah melakukan penyuapan terhadap pejabat terkait dengan upaya pemenangan proyek energi sepanjang 2012–2015.

Tiga pendiri itu terdiri dari Arno Hendriks, Willibald Goldschmidt dan Sebastian Sauren, yang menunjuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Berdaya, sebagai penasihat hukum. Mereka mengklarifikasi persoalan tersebut.

"Berdasarkan wawancara kami dengan pendiri MAXpower, informasi dugaan suap tidak pernah dijelaskan siapa yang disogok dan siapa yang menyogok. Hanya dijelaskan dari Maxpower ke pejabat Republik Indonesia, mungkin PLN. Tetapi PLN mengaku tidak menerima sogokan," kata Ahmad Raja Siregar, salah seorang penasihat hukum, saat jumpa pers di Jakarta, Senin (10/10).

Pilihan Redaksi Pemerintah Diminta Tuntaskan Kasus Suap MAXpower PLN Klaim Tidak Terlibat Kasus Dugaan Suap MAXPower KPK Akan Kunjungi FBI Dalami Dugaan Suap MAXpower MAXpower Selidiki untuk Siapa Aliran Uang US$750 Ribu

Seperti dilansir The Wall Street Journal, Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki dugaan suap yang dilakukan perusahaan energi tersebut kepada pejabat Indonesia. Perusahaan itu diketahui menjalin kerja sama dengan PT PLN (Persero).

Maxpower diduga menyuap pejabat Indonesia antara 2012— 2015. Suap itu dilakukan memenangkan kontrak investasi dalam membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar gas di Indonesia.

Terkait dengan hal itu, Ahmad mengatakan kliennya tidak pernah memberikan uang kepada siapa pun. Kliennya pun sudah membuat surat pernyataan ke YLBH Berdaya bahwa mereka tidak menyuap.

"Mereka tidak pernah menyogok pejabat Republik Indonesia. Baik menyuruh orang atau pun melakukannya dengan sendiri," kata Ahmad.

Kendati demikian, Ahmad mengatakan jika ada bukti baru yang menunjukkan bahwa MAXpower melakukan tindak pidana korupsi, YLBH akan mempelajari ulang perjanjian yang disepakati dengan klien.

"Kalau ada dugaan dan terbukti (melakukan suap) mereka (pendiri MAXpower) siap mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi," kata Ahmad.

Saat ini, penyelidikan dugaan kasus suap yang dilakukan oleh MAXpower kepada pejabat belum usai karena masih diselidiki oleh FBI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menyambangi kantor FBI untuk meminta informasi lebih lanjut, karena diminta membantu penyelidikan tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengatakan, kunjungan ke FBI akan dilakukan dalam waktu dekat. Kunjungan akan dipimpin langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

"Mungkin dua minggu yang akan datang Pak Agus dan Pak Saut. Insya Allah akan ke FBI," ujar Laode di Jakarta, Kamis (6/10) lalu. (asa)