Komisi Informasi Tak Bisa Desak Setneg Buka Investigasi Munir

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan menyebut lembaganya tidak berwenang meminta Kementerian Sekretariat Negara membuka hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) atas kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Yhannu berkata, kewenangan KIP hanya memeriksa dan memutus sengketa keterbukaan informasi publik. "Sengketa selesai setelah KIP mengeluarkan putusan," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/10).

Yhunnan menuturkan, sengketa hasil investigasi kasus pembunuhan Munir belum berkekuatan hukum tetap. Pemerintah sebagai tergugat yang kalah pada sengketa itu disebutnya masih berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Yhunnan, KontraS sebagai penggugat pun memiliki hak serupa.

"Kedua pihak memiliki 14 hari untuk banding. Kalau tidak ada yang mengajukan, putusan KIP menjadi berkekuatan hukum tetap," ucapnya.

Lihat juga: KIP Putuskan Pemerintah Buka Dokumen Pembunuhan Munir

Setelah inkracht, kata Yhunnan, pemerintah harus menjalankan membuka hasil investigasi pembunuhan Munir seperti yang diputuskan KIP.

Hingga berita ini diturunkan, KIP masih memeriksa hasil putusan sidang. Setelahnya, mereka akan mengirimkan putusan kedua pihak yang bersengketa.

Ditemui terpisah, Koordinator KontraS Haris Azhar menyebut Kemsetneg akan menjadi simpul dari pembunuhan Munir jika menolak mempublikasikan investigasi Tim Pencari Fakta.

Haris mengeluarkan pernyataan itu menyusul rencana Kemsetneg untuk mengajukan banding atas putusan KIP.

"Kalau masih banding dan mempersulit, Kemsetneg menunjukkan watak bahwa mereka menjadi bagian dari pembunuhan Munir," ujar Haris.

Lihat juga: Jokowi Ingin Tuntaskan Kasus Munir

Meskipun Kemsetneg melakukan upaya hukum lanjutan, Haris menilai lembaga itu harus tetap menjalankan putusan KIP. Kalaupun dokumen TPGF itu hilang, Haris menyebut Kemsetneg tidak profesional dalam menjalankan kewajiban.

"Dugaan saya, dokumen itu sudah diregistrasi, cuma memang sepertinya ada pihak yang sengaja menghilangkan," kata Haris.

Sebelumnya, Asisten Deputi Humas Kemsetneg Masrokhan mengatakan, kementeriannya tidak memiliki atau menyimpan laporan akhir TPGF.

"Kemsetneg tidak mungkin mengumumkan laporan TGPF yang tidak dikuasainya," tuturnya.

Lihat juga: Kemsetneg Sebut Tak Miliki Dokumen Laporan Kasus Munir

(abm/agk)