Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kontrak politik yang telah dibuatnya saat mengunjungi warga, merupakan bentuk bukti dan komitmennya kepada warga dalam menyalurkan aspirasi. Hal itu sekaligus merespons pernyataan bakal calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono yang lebih menghindari janji dalam bentuk kontrak politik.
"Kontrak politik ini sebuah bukti bahwa kita bersedia membawa aspirasinya (warga)," kata Anies di Kantor DPP Partai Gerindra, Selasa (11/10) malam.
Anies menjelaskan, kontrak politik merupakan bentuk komitmen dan kesiapan dalam memperjuangkan aspirasi warga ketika terpilih nantinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat mengunjungi warga Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara, akhir pekan ini (2/10), Anies menandatangani 'kontrak politik' yang disodorkan warga. Salah satunya adalah melegalisasi kampung yang dianggap ilegal.
Menurut Anies, jika tidak melakukan apa-apa atau hanya mengumbar janji, masyarakat akan mempertanyakan dan menagih komitmen dari janji-janji saat masa kampanye.
"Kalau tidak mau melakukan apa-apa, justru menjadi pertanyaan pada masyarakat sebenarnya yang diperjuangkan apa?" ujar Anies.
Selain itu, Anies menilai, kontrak politik juga berfungsi sebagai tantangan ketika akhirnya terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. "Lebih baik daripada kita hanya mengungkapkan dalam bentuk janji-janji saja," ucapnya.
Berbeda dengan Anies, Agus Yudhoyono berpendapat bahwa kontrak politik seharusnya ditandatangani saat sang calon sudah resmi menang di Pilkada dan terpilih sebagai kepala daerah di daerah masing-masing.
"Saya paling menghindari janji-janji dalam bentuk kontrak politik," kata Agus saat ditemui di Rusunawa Sindang, siang tadi.
Menurut Agus, kontrak politik seharusnya dilakukan untuk seluruh warga Jakarta, bukan hanya untuk warga di satu wilayah saja. Dia khawatir jika kontrak politik hanya dilakukan di satu wilayah maka ada potensi bertabrakan dengan kontrak di wilayah lain.
Tak mau itu terjadi, maka Agus memastikan bahwa dia tak akan menandatangani kontrak politik sebelum dia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seandainya nanti dia terpilih barulah kontrak politik akan ditandatanganinya.
(chs)