Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan dirinya telah terbiasa menghadapi kritik dan serangan atas kebijakan yang dikeluarkannya.
Susi menyebut serangan itu terus terjadi. Bahkan, kata dia, setiap Presiden Joko Widodo merombak kabinet, ia disebut sebagai menteri yang pantas diberhentikan.
"Setiap ada
reshuffle, demo ada di mana-mana, KKP yang paling sering digoyang, selalu disebut, Susi mau diganti nih," ujarnya di Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Susi mengakui, pemberantasan
illegal fishing menghilangkan zona nyaman sebagian masyarakat yang berkecimpung di industri perikanan. Itulah yang menurut Susi memicu berbagai serangan dan kritik.
"Kebijakan itu dibuat untuk melindungi sumber daya dan ekosistem. Kalau lestari, siapa yang untung? Mereka juga kan," ucapnya.
Lebih lanjut, Susi memaparkan sejumlah dasar kebijakannya. Menurutnya
illegal fishing merupakan bisnis lukratif. Tidak hanya perikanan, pencurian ikan juga merupakan simpul dari berbagai jenis kejahatan transnasional.
Pencurian ikan, kata Susi, biasanya juga berkaitan dengan perdagangan manusia, minuman keras ilegal, narkotik, senjata, bahkan penjualan satwa ilegal.
"Ini yang harus kami perhatikan. Efek pencurian ikan
more than just fish. Mereka masuk dengan tekstil,
drugs, rokok, dan senjata, lalu keluar membawa ikan dari laut Indonesia. Rugi dong," katanya.
Susi menegaskan, pencurian ikan tidak melulu soal sumber daya laut, tetapi juga ancaman terhadap negara.
"Kata BNN, 80 persen narkoba yang beredar masuk dari laut. Ini dapat merusak generasi muda dan mengancam masa depan bangsa," katanya.
(abm/asa)