Menolak 'Jaring' Menteri Susi di Muara Baru
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Kamis, 13 Okt 2016 09:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Berhentinya aktivitas hingga ribuan orang, mulai dari pengusaha, anak buah kapal, nelayan, hingga buruh harian di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara bukan tanpa alasan. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) disebut sebagai dalang utama.
Mogok kerja. Itulah istilah yang digunakan oleh pengusaha perikanan Muara Baru yang katanya terkena imbas kebijakan sewa lahan. Para pengusaha ini menuntut keadilan. Mereka meminta tarif sewa lahan tidak naik hingga hampir 10 kali lipat.
"Harga sewa dari yang hanya Rp200 jutaan sekarang bisa mencapai Rp1,5 miliar per meter per tahun, kita rugi, ini namanya praktik oligopoli, jangan semena-mena terhadap kami," kata Tachmid Widiasto salah satu pengusaha di kawasan itu yang juga merupakan ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB), beberapa waktu lalu.
Tachmid bersama pengusaha lainnya mempersoalkan hak mereka. Mereka merasa haknya telah dirampas sedemikian rupa. Kata Tachmid, kerugian yang dia rasakan berimbas pada nelayan-nelayan kecil yang bekerja di perusahaan perikanan miliknya.
"Masalahnya bukan hanya kami yang rugi, ada puluhan ribu nelayan dan buruh yang menggantungkan nasibnya kepada kami, Ibu Menteri tidak berpikir sampai ke sana," kata dia.
Mengamini Tachmid, Ketua Bidang Hukum Asosiasi Tuna Indonesia, Muhammad Billahmar mengatakan, permasalahan yang dirasakan para pengusaha dan nelayan bukan hanya pada harga sewa lahan, tetapi pada berbagai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang semakin menyengsarakan.
"Peraturan Menteri (Permen) itu semuanya merugikan, larangan transshipment salah satunya," kata Muhammad.
Transhipment menurut Muhammad tidak bisa dihilangkan dalam aktivitas pelayaran. Apalagi jika menyangkut ikan tuna. Transshipment atau bongkar muat adalah kegiatan memindahkan hasil tangkapan di tengah laut antara satu kapal dengan kapal lainnya. Ini digunakan agar hasil tangkapan tidak cepat membusuk dan bisa segera dipindahkan ke daratan.
"Transhipment ini sudah dilakukan sejak lama, dari dulu. Kita kan hanya memindahkan ikan ke kapal yang akan segera mendarat, kapal itu kan kalau berlayar sampe berbulan bulan, nanti busuk ikan," kata dia.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi memang menuai kontroversi. Sejak menjabat pada tahun 2014 lalu. Dia merombak habis-habisan berbagai peraturan yang dikira menyokong praktik illegal fishing. Dia juga tidak segan menembak kapal-kapal asing yang melintas dan mencuri ikan di perairan nusantara.
Dengan Muara Baru, keterkaitannya memang soal harga sewa lahan yang dikeluhkan karena naik berlebihan. Sewa lahan ini memang bukan dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tapi dikeluarkan oleh Perum Perindo melalui SK Direksi Perindo No KEP-069/PERINDO/DIR.A/IV/2013 dan No KEP-226/PERINDO/DIR.A/VIII/2014 yang telah menaikan tarif sewa lahan hingga kisaran hampir 560 persen.
Harga yang semula Rp236 juta per hektare per tahun menjadi Rp1,5 miliar per hektare per tahun ini pun diikuti dengan jangka sewa yang semula 20 tahun sekarang diperpendek hanya lima tahun jangka sewa.
"Tapi kebijakan Perum Perindo itu merupakan perpanjangan tangan dari KKP," kata Tachmid.
Pengusaha Jadi Penguasa
Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman memiliki luas 268.736 meter persegi dan berada di lokasi yang strategis. Mulai dibangun sejak tahun 1980-an, kawasan yang dulunya hanya rawa-rawa dengan tanaman merambat tak terurus itu disulap menjadi kawasan industri perikanan yang relatif besar.
Pabrik, cold storage, hingga dermaga kapal yang bisa menampung ribuan kapal nelayan ini menjanjikan peluang ekonomi. Para pekerja dan pengusaha bersaing mengais bahkan meraup rejeki.
Menurut data sewa yang ada di Perindo, sepertiga lahan hanya dikuasai oleh 5 pengusaha yang sebagian mengatasnamakan Pimpinan P3MB. Kenaikan harga sewa lahan mengancam pemasukan mereka. Pengusaha ini dituding sebagai otak dan biang dari demo Muara Baru.
Saat ditemui di kantornya, dengan lugas dan tanpa basa-basi, Menteri Susi menjelaskan kalau aksi mogok kerja di Muara Baru adalah permainan beberapa orang penting di negeri ini yang juga diikuti oleh beberapa eks pejabat di kantornya, KKP.
"Itu di belakang mereka ada yang dekengin, saya tahu itu ada jenderal, banyak juga pejabat eks KKP yang ikut, sudah tua Pak, kalian itu tidur saja," kata Susi.
Hal ini pun diamini oleh Dirjen Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan KKP, Nilanto Perbowo kepada CNNIndonesia.com.
"Ya kan sudah tahu, coba saja lihat ada yang memotori di belakang mereka, spanduk yang di tempel saja sama semua," kata Nilanto.
Sekertaris Jendral Perum Perindo, Syahril Japarin mengatakan, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Perum Perindo sudah mengikuti aturan yang berlaku. "Ya mereka keberatan karena sewa lahan yang murah selama ini tiba-tiba naik, mereka merasa terganggu, padahal aturan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Syahril.
Lebih lanjut menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar, tarif sewa lahan di Muara Baru merupakan penyesuaian yang mengacu pada penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keungan Nomor 33/PMK-06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
"Informasi tarif yang naik secara sewenang-wenang oleh Perum Perindo tanpa ada sosialisasi, ini informasi tidak pas. Jadi kenaikan dan juga aturan lain yang dikeluarkan Perindo maupun KKP itu bukan sewenang-wenang. Semuanya berdasarkan aturan yang berlaku," kata dia.
Kritik Susi
Menteri Susi Pudjiastuti memang gemar membuat kebijakan kontroversi, dan juga menembak kapal. Mungkin hal ini yang kadung melekat di pikiran masyarakat Indonesia saat ini. Dia terkenal pemberani, bahkan ada istilah presiden pun akan takut di tembak Menteri Susi.
Meskipun hanya istilah, tapi inilah yang membekas dalam pemikiran Abdul Halim, Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Saat dihubungi CNNIndonesia.com, Abdul tidak ragu menyampaikan pendapatnya.
"Ibu Susi itu kalau mau bikin kebijakan enggak pernah mikirin dampak dan solusi untuk dampak itu," kata dia siang itu.
Sehingga menurut Abdul, hal inilah yang menimbulkan protes berbagai pihak terhadap perempuan nomor satu di KKP ini. Dia mengatakan, meskipun kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri KKP itu untuk tujuan baik, tetapi dia juga harus memikirkan berbagai solusi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
"Sebagai seorang menteri kepemimpinan dia tidak terlalu baik, seharusnya dia tidak hanya melihat dari satu sisi, dalam mengambil kebijakan pikirkan juga solusi," kata dia.
Abdul mencontohkan aksi mogok operasional di Pelabuhan Muara Baru sebagai puncak ketidakmampuan Menteri Susi dalam mengambil solusi. Menurut Abdul, sebuah tindakan perubahan harus diikuti dengan berbagai rencana untuk meredam protes warga yang merasa kehidupannya direnggut.
"Memang keputusan yang diambil Bu Menteri tidak salah, tapi langkah yang dia lakukan yang belum benar," kata dia. (rel/asa)
Mogok kerja. Itulah istilah yang digunakan oleh pengusaha perikanan Muara Baru yang katanya terkena imbas kebijakan sewa lahan. Para pengusaha ini menuntut keadilan. Mereka meminta tarif sewa lahan tidak naik hingga hampir 10 kali lipat.
"Harga sewa dari yang hanya Rp200 jutaan sekarang bisa mencapai Rp1,5 miliar per meter per tahun, kita rugi, ini namanya praktik oligopoli, jangan semena-mena terhadap kami," kata Tachmid Widiasto salah satu pengusaha di kawasan itu yang juga merupakan ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB), beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peraturan Menteri (Permen) itu semuanya merugikan, larangan transshipment salah satunya," kata Muhammad.
Transhipment menurut Muhammad tidak bisa dihilangkan dalam aktivitas pelayaran. Apalagi jika menyangkut ikan tuna. Transshipment atau bongkar muat adalah kegiatan memindahkan hasil tangkapan di tengah laut antara satu kapal dengan kapal lainnya. Ini digunakan agar hasil tangkapan tidak cepat membusuk dan bisa segera dipindahkan ke daratan.
"Transhipment ini sudah dilakukan sejak lama, dari dulu. Kita kan hanya memindahkan ikan ke kapal yang akan segera mendarat, kapal itu kan kalau berlayar sampe berbulan bulan, nanti busuk ikan," kata dia.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi memang menuai kontroversi. Sejak menjabat pada tahun 2014 lalu. Dia merombak habis-habisan berbagai peraturan yang dikira menyokong praktik illegal fishing. Dia juga tidak segan menembak kapal-kapal asing yang melintas dan mencuri ikan di perairan nusantara.
Dengan Muara Baru, keterkaitannya memang soal harga sewa lahan yang dikeluhkan karena naik berlebihan. Sewa lahan ini memang bukan dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tapi dikeluarkan oleh Perum Perindo melalui SK Direksi Perindo No KEP-069/PERINDO/DIR.A/IV/2013 dan No KEP-226/PERINDO/DIR.A/VIII/2014 yang telah menaikan tarif sewa lahan hingga kisaran hampir 560 persen.
Harga yang semula Rp236 juta per hektare per tahun menjadi Rp1,5 miliar per hektare per tahun ini pun diikuti dengan jangka sewa yang semula 20 tahun sekarang diperpendek hanya lima tahun jangka sewa.
"Tapi kebijakan Perum Perindo itu merupakan perpanjangan tangan dari KKP," kata Tachmid.
 Suasana mogok kerja di Muara Baru. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto) |
Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman memiliki luas 268.736 meter persegi dan berada di lokasi yang strategis. Mulai dibangun sejak tahun 1980-an, kawasan yang dulunya hanya rawa-rawa dengan tanaman merambat tak terurus itu disulap menjadi kawasan industri perikanan yang relatif besar.
Pabrik, cold storage, hingga dermaga kapal yang bisa menampung ribuan kapal nelayan ini menjanjikan peluang ekonomi. Para pekerja dan pengusaha bersaing mengais bahkan meraup rejeki.
Menurut data sewa yang ada di Perindo, sepertiga lahan hanya dikuasai oleh 5 pengusaha yang sebagian mengatasnamakan Pimpinan P3MB. Kenaikan harga sewa lahan mengancam pemasukan mereka. Pengusaha ini dituding sebagai otak dan biang dari demo Muara Baru.
Saat ditemui di kantornya, dengan lugas dan tanpa basa-basi, Menteri Susi menjelaskan kalau aksi mogok kerja di Muara Baru adalah permainan beberapa orang penting di negeri ini yang juga diikuti oleh beberapa eks pejabat di kantornya, KKP.
"Itu di belakang mereka ada yang dekengin, saya tahu itu ada jenderal, banyak juga pejabat eks KKP yang ikut, sudah tua Pak, kalian itu tidur saja," kata Susi.
Hal ini pun diamini oleh Dirjen Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan KKP, Nilanto Perbowo kepada CNNIndonesia.com.
"Ya kan sudah tahu, coba saja lihat ada yang memotori di belakang mereka, spanduk yang di tempel saja sama semua," kata Nilanto.
Sekertaris Jendral Perum Perindo, Syahril Japarin mengatakan, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Perum Perindo sudah mengikuti aturan yang berlaku. "Ya mereka keberatan karena sewa lahan yang murah selama ini tiba-tiba naik, mereka merasa terganggu, padahal aturan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Syahril.
Lebih lanjut menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar, tarif sewa lahan di Muara Baru merupakan penyesuaian yang mengacu pada penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keungan Nomor 33/PMK-06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
"Informasi tarif yang naik secara sewenang-wenang oleh Perum Perindo tanpa ada sosialisasi, ini informasi tidak pas. Jadi kenaikan dan juga aturan lain yang dikeluarkan Perindo maupun KKP itu bukan sewenang-wenang. Semuanya berdasarkan aturan yang berlaku," kata dia.
 Menteri Susi sering mendapat kritik karena kebijakannya yang kontroversial. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) |
Kritik Susi
Menteri Susi Pudjiastuti memang gemar membuat kebijakan kontroversi, dan juga menembak kapal. Mungkin hal ini yang kadung melekat di pikiran masyarakat Indonesia saat ini. Dia terkenal pemberani, bahkan ada istilah presiden pun akan takut di tembak Menteri Susi.
Meskipun hanya istilah, tapi inilah yang membekas dalam pemikiran Abdul Halim, Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Saat dihubungi CNNIndonesia.com, Abdul tidak ragu menyampaikan pendapatnya.
"Ibu Susi itu kalau mau bikin kebijakan enggak pernah mikirin dampak dan solusi untuk dampak itu," kata dia siang itu.
Sehingga menurut Abdul, hal inilah yang menimbulkan protes berbagai pihak terhadap perempuan nomor satu di KKP ini. Dia mengatakan, meskipun kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri KKP itu untuk tujuan baik, tetapi dia juga harus memikirkan berbagai solusi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
"Sebagai seorang menteri kepemimpinan dia tidak terlalu baik, seharusnya dia tidak hanya melihat dari satu sisi, dalam mengambil kebijakan pikirkan juga solusi," kata dia.
Abdul mencontohkan aksi mogok operasional di Pelabuhan Muara Baru sebagai puncak ketidakmampuan Menteri Susi dalam mengambil solusi. Menurut Abdul, sebuah tindakan perubahan harus diikuti dengan berbagai rencana untuk meredam protes warga yang merasa kehidupannya direnggut.
"Memang keputusan yang diambil Bu Menteri tidak salah, tapi langkah yang dia lakukan yang belum benar," kata dia. (rel/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK