Dukung Ahok, PPP Kubu Djan Diibaratkan sebagai Gerbong Kosong

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romarhumuziy menyamakan dukungan PPP kubu Djan Faridz kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dengan dukungan gerbong kosong. Dengan kata lain, dukungan itu sebatas klaim sepihak tanpa didukung basis massa yang konkret.

Indikasinya, kata Romy, terlihat dari sikap salah satu kader PPP kubu Djan, Abraham Lunggana atau Haji Lulung yang justru mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

"Selama ini Lulung dikenal sebagai satu-satunya lengan operasional Djan Faridz (DF) di DKI. Tapi dia kemarin pagi sudah menghadap SBY membawa gerbongnya mendukung Agus-Sylvi. Artinya dukungan DF yang konon kabarnya akan dideklarasikan siang ini sama artinya dengan gerbong kosong," kata Romy saat dihubungi di Jakarta, Senin (17/10).

Pilihan Redaksi Partai Kakbah, Fanatisme, dan Pengadang Ahok Tak Dukung Ahok, PPP Kubu Djan Siapkan Sanksi untuk Lulung Ahok Undur Diri Bicara Politik Pilkada Jakarta

Romy juga menilai dukungan kubu Djan tak memiliki kekuatan apapun, baik dari politik, hukum, dan struktural.

Secara hukum, kata Romy, Djan Faridz tak memiliki keabsahan karena berdasarkan Undang-undang Pilkada dan pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, tahap pengusungan sudah selesai dan tak bisa dipindah sejak 23 September lalu.

Selain itu, secara kultural, tak ada satupun ulama yang selama ini menjadi basis PPP, ikut bersama kubu Djan Faridz.

"Bahkan kiai Nur Iskandar yang dia catut namanya jelas-jelas mendukung Agus-Sylvi, bahkan dilakukan di pondoknya, Kedoya," ujar Romy.

Romy melanjutkan, dukungan PPP kubu Djan Faridz juga dinilai lemah secara struktural karena tak diikuti oleh para loyalisnya.

"Jadi saya minta Djan Faridz setop bawa-bawa PPP. Dia tak berhak mengatasnamakan PPP. Dia tak punya keabsahan yuridis-administratif, tak ada otoritas moral dan tak ada sejarah nilai sebagai kader PPP," kata Romy.

"Dari 101 daerah yang mengikuti Pilkada 2017, yang dia urus hanya DKI. Ini menunjukkan nafsu pribadi yang melandasi, bukan kepentingan umat dan konstituen," Romy menuturkan. (wis/obs)