Jakarta, CNN Indonesia -- Pembangunan infrastruktur dan persoalan lahan menjadi perhatian warga Teluk Gong, Jakarta Utara. Beberapa perwakilan warga menyampaikan persoalan itu kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Kedatangan Djarot di Minggu malam (16/10), bukan tanpa alasan. Ia datang untuk menghadiri deklarasi dukungan kepada dirinya yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Deklarasi itu dilakukan oleh Jaringan Kemandirian Nasional untuk Basuki Djarot (Jaman Badja).
Pada sesi dialog, seorang pria dari Rt 07/Rw 08 maju ke depan melewati warga lain yang sedang duduk menonton Djarot. Dengan menggunakan celana pendek dan kaos, pria yang mengaku bernama Darwin (36) itu mengambil mikrofon untuk menyampaikan keluhannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Izin Pak Djarot, saya mau sampaikan tentang trotoar ini ke mana, kalaupun ada trotoar dipakai sama pedagang kaki lima (PKL), pejalan kaki turun ke jalan raya akibatnya macet," kata dia.
Menurut Darwin, PKL yang memakan badan trotoar harus segera dipindahkan supaya lebih tertata dan rapih. Ia juga menyarankan pada Djarot untuk mengurus lahan kosong menjadi lapak untuk para PKL berdagang dengan menjadikannya kawasan wisata kuliner.
Suryamto (56) menyuarakan hal senada. Pria paruh baya berkacamata itu ikut menyampaikan soal lahan kosong yang berada di Jalan Boncel Nomor 1 Rw 12 yang tidak difungsikan lagi.
Dengan suara sedikit bergetar, Suryamto mengatakan, lahan yang merupakan bekas tempat kelurahan itu perlu dioperasikan. Pasalnya, lahan itu dapat dijadikan sebagai ruang terbuka ramah anak dan tempat bernaungnya PKL.
"Dari saya belajar karang taruna hingga sekarang, itu lahan terbengkalai begitu saja, padahal bisa digunakan dari pada seperti sekarang," kata Suryamto.
Memperjelas Status LahanMendengar aspirasi tersebut, Djarot meminta Lurah Pejagalan Maskur, untuk memperjelas status lahan tersebut.
Menurut Maskur, lahan tersebut milik PD Pasar Jaya. Pada Agustus 2016, Maskur mengatakan kelurahan sudah melakukan rapat dengan PD Pasar Jaya. Hanya saja, tak ada keputusan dalam rapat tersebut sehingga terbengkalai tanpa dimanfaatkan.
Djarot mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional untuk mengambil alih lahan itu jika berstatus sebagai lahan sengketa.
Pengambil alihan itu bertujuan agar lahan dapat difungsikan baik sebagai ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), lahan parkir, atau tempat berjualan para PKL.
"Prinsipnya begini, jangan sampai ada lahan menganggur tidak terawat, tidak terurus. Jakarta ini lahan susah, kalau ada yang begitu atau lahan sengketa laporkan pada kami," ucapnya.
(wis/asa)