Jejak Prestasi Jokowi Ala Istana

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Kamis, 20/10/2016 09:49 WIB
Jejak Prestasi Jokowi Ala Istana Istana Negara lewat Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat pada tahun kedua pemerintahan Presiden Jokowi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah membaik dalam periode kedua. Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo sempat menurun setelah menaikkan harga BBM pada akhir 2014.

Perubahan terjadi pada tahun kedua. Pramono menyoroti sejumlah 'prestasi' yang diraih pemerintah. Namun dia menekankan, publik sendiri yang merasakan dan dapat menilai keberhasilan Jokowi dan Kabinet Kerja.

Ekonomi


Pram menilai, perekonomian Indonesia dalam dua tahun terakhir terus mengalami perbaikan. Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia mampu bertumbuh 5,18 persen dalam kuartal II 2016.

Ia mengatakan, hal itu terjadi karena pembenahan ekonomi menjadi fokus utama Jokowi dalam dua tahun terakhir yang tercermin dari dua kali perombakan jajaran menteri sektor ekonomi.

Peningkatan juga nampak dari animo masyarakat mengikuti amnesti pajak (tax amnesty). Dalam periode pertama, pemerintah mengantongi uang tebusan Rp93,27 triliun. Angka itu lebih dari setengah target uang tebusan Rp165 triliun yang diidamkan pemerintah sampai habisnya program amnesti pajak pada akhir Maret 2017.

Total harta yang dideklarasikan mencapai Rp3.799 triliun. Terdiri dari harta WP yang dilaporkan berada di dalam negeri sebesar Rp2.678,44 triliun, lalu Rp978,45 triliun merupakan harta deklarasi luar negeri, dan repatriasi Rp142,53 triliun

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini berpendapat, hal itu dikarenakan pelaku usaha dan publik percaya kepada pemerintahan Jokowi.

"Sekarang ini ada sebenarnya sudah hampir Rp4 ribu triliun, dan itu angka yang sangat besar, hampir dua kali APBN kita, yang mulai tahun depan menjadi tax based," ucap Pram di kantornya kemarin (19/10).

Jokowi disebut akan kembali memimpin sosialisasi amnesti pajak periode dua yang mulai menargetkan korporasi.

Sepekan terakhir, Presiden juga menetapkan satu harga bahan bakar minyak di Indonesia. Kebijakan ini bermula dari masih tingginya harga BBM di Papua.

Pemerintah membeli dua pesawat pengangkut BBM untuk mempermudah penyaluran. Pertamina juga diminta subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi usaha-usaha milik Pertamina untuk merealisasikan keseragaman harga premium di Papua sebesar Rp6.450 per liter.

Hukum

Jokowi mencanangkan paket kebijakan reformasi hukum. Pram mengatakan, paket ini bakal menjadi operasi gebrakan pemerintah. Meski paket kebijakan ini belum dikeluarkan secara resmi, pemerintah mulai bergerak dengan membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli).

Satgas ini menjadi langkah pertama pemerintah, terutama memberantas penyelundupan. Setelah itu, pemerintah akan fokus menangani mafia peradilan.

"Ini yang menjadi gerakan nasional secara masif yang akan dikoordinasikan langsung presiden dan wakil presiden," tutur dia.

Satgas akan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Jokowi juga melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Satgas.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tetap 'bertaring'. Hal itu terlihat dari banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Menurut Pram, KPK menjadi institusi yang mengantongi kepercayaan publik tertinggi.

"Saya melihat KPK tidak melemah. Operasi tangkap tangan terjadi dan itu juga hampir merata di semua partai. Tidak ada yang tidak tersentuh KPK," tuturnya.

Sejumlah kader partai pengusung utama Jokowi-JK dicokok KPK, dimulai dari Anggota Komisi V DPR fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, hingga perkara terbaru yang menjerat anggota Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebumen, yakni Yudhy Tri Hartanto.

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi. Namun Pram menegaskan, pemerintah sama sekali tidak mengintervensi kinerja KPK.

Birokrasi

Pram menyampaikan, birokrasi di Indonesia masih gemuk meski pertumbuhannya sudah negatif. Sehingga, pemerintah akan melanjutkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (CPNS).

"Itu perlu ada perampingan tapi tidak mungkin dilakukan secara mendadak sehingga yang paling penting adalah aparatur sipil negara ini tidak menjadi positif, melainkan menjadi negatif," kata dia.

Untuk merampingkan birokrasi, pemerintah dalam satu hingga dua minggu mendatang akan mengadakan rapat terbatas mengenai moratorium pengangkatan aparatur sipil negara (ASN).

Tak hanya itu, Jokowi juga disebut berulang kali menginstruksikan pembantunya di kementerian dan lembaga untuk mengutamakan belanja modal dan pembangunan ketimbang belanja pegawai.

Atas instruksi tersebut Presiden kemudian menghentikan sementara anggaran untuk pembangunan gedung kementerian dan lembaga hingga kini.

Jokowi sebelumnya juga menginstruksikan seluruh menteri menghapus peraturan-peraturan yang menghambat investasi dan pelayanan publik yang bertabrakan dengan peraturan yang ada di tingkat atas.

Kabinet

Susunan Kabinet Kerja saat ini dianggap lebih baik karena Jokowi memilih sendiri jajaran menterinya. Meski demikian, Pram mengaku tidak mengetahui terbuka atau tidaknya kemungkinan perombakan kabinet di masa mendatang.

"Itu hak prerogatif presiden. Jadi beliau yang tahu," ucapnya.

Selama dua tahun memerintah, Jokowi merombak tiga kali jajaran menterinya. Perombakan pertama pada pertengahan tahun lalu, Jokowi mengganti pembantunya di enam kementerian.

Sebagian besar yang diganti saat itu merupakan posisi menteri koordinator (menko). Pergantian dikarenakan banyaknya ketidakselarasan pandangan antara Menko dengan menteri di bawahnya.

Perombakan kedua pada 27 Juli. Jokowi mengubah komandan di 13 sektor yang sebagain besar berkaitan dengan ekonomi, seperti menteri keuangan, perdagangan, perindustrian, dan ESDM. Hal ini guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan merealisasikan kebijakan amnesti pajak.

Jokowi kembali mengubah jabatan menteri pada 15 Agustus. Ia memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena tersangkut dwikewarganegaraan. Selang 58 hari, Jokowi kembali mengangkat Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM, mendampingi Ignasius Jonan yang kembali masuk kabinet dan menjadi Menteri ESDM. (wis/wis)