Wiranto Klaim Jokowi Sukses Pulihkan Kepercayaan Publik
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Rabu, 26 Okt 2016 14:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengklaim, Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mampu memulihkan kepercayaan publik serta memberikan keadilan dan kepastian hukum di dua tahun pemerintahannya.
Wiranto menjelaskan, pada tahun pertama, pemerintah fokus pada peletakan fondasi utama pembangunan. Sementara tahun kedua dijadikan sebagai tahun percepatan pembangunan nasional.
Wiranto menyampaikan beberapa percepatan pembangunan nasional di bidang politik, dan keamanan. Percepatan tersebut tak lepas dari agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan Nawacita.
Dia menyebutkan beberapa capaian di bidang politik selama dua tahun terakhir ini. Pertama, konsolidasi politik telah menghasilkan perimbangan kekuatan politik di parlemen. Dengan demikian program-program pemerintah dapat berjalan dengan efektif karena didukung oleh DPR.
"Memang benar ada satu perubahan sikap dari partai politik, yang tadinya belum masuk parpol pendukung pemerintah," kata Wiranto di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
Wiranto mengatakan, selama dua tahun pemerintahan ada beberapa partai yang terjerat konflik internal, yaitu Partai Golkar dan PPP. Namun menurutnya, pemerintah tidak mau ikut campur lebih jauh dalam persoalan tersebut.
"Karena bisa membuat kondisi politik memanas, bisa berdampak ke yang lain dan mengganggu tugas pokok pemerintah," ujarnya.
Capaian kedua, terobosan politik berupa pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2015. Wiranto menyatakan, pilkada tahun lalu telah berlangsung sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,6 persen.
Ketiga, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2015 meningkat menjadi 73,12. Sementara pada 2014, angkanya mencapai 73,04 jika diukur dengan indikator dan variabel yang sama saat itu.
Capaian di bidang hukum selama dua tahun ini, kata Wiranto, pemerintah telah melakukan deregulasi peraturan daerah dengan mencabut 3.143 perda-perda bermasalah.
Selain itu, kinerja kepolisian diklaim membaik dengan indikator menurunnya angka kejahatan dari 373.636 pada 2015 menjadi 165.147 pada 2016 (per Juni). Sementara angka kecelakaan lalu lintas menurun secara signifikan baik jumlah kecelakaan maupun korbannya. Pada 2016 turun menjadi 1.947 kasus dari tahun sebelumnya 2.228 kasus.
Sementara Kejaksaan Agung dinilai telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp14,2 triliun selama Januari-September 2016.
Wiranto menyebut program Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebagai terobosan bidang hukum perpajakan. Hingga Oktober 2016, pemerintah telah meraih angka tebusan sebesar Rp97,15 triliun atau sebesar 60% dari target Rp165 triliun.
Pemerintah juga melakukan penangkapan buronan koruptor yang melarikan diri di luar negeri, yaitu Samadikun Hartono (kasus BLBI 1998) di China pada 14 April 2016, Totok Ary Prabowo (mantan Bupati Temanggung) di Kamboja pada 12 September 2015, dan Hartawan Aluwi (Kasus Bank Century) di Singapura pada 22 April 2016.
Wiranto menambahkan, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Reformasi Hukum Tahap I. Di dalamnya meliputi Pemberantasan pungutan liar; Pemberantasan penyelundupan; Percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB; Relokasi lapas yang telah over-capacity; Perbaikan layanan hak paten merk dan desain.
"Banyak yang berpendapat Nawacita hanya retorika. Dengan paket kebijakan reformasi hukum kami pastikan ini bukan retorika. Paket itu bagian dari Nawacita," kata Wiranto.
Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dianggap sebagai bagian dari realisasi Paket Reformasi Hukum Tahap Pertama.
Di bidang keamanan, Wiranto menyampaikan tiga capaian pemerintah selama dua tahun. Pertama, BNPP melakukan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan mendirikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sarana penunjangnya.
Kedua, pencegahan radikalisme dan terorisme dengan melumpuhkan teroris di Poso. Dalam kasus ini, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso tewas ditembak, serta menangkap tersangka teroris sebanyak 170 orang. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan jaringan ISIS juga dilakukan.
"BNPT melakukan pemberantasan aksi terorisme dan radikalisme dengan cara soft approach dan hard approach serta melalui peningkatan kerjasama internasional," kata Wiranto.
Ketiga, pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf melalui jalur diplomatik. (rel/asa)
Wiranto menjelaskan, pada tahun pertama, pemerintah fokus pada peletakan fondasi utama pembangunan. Sementara tahun kedua dijadikan sebagai tahun percepatan pembangunan nasional.
Wiranto menyampaikan beberapa percepatan pembangunan nasional di bidang politik, dan keamanan. Percepatan tersebut tak lepas dari agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan Nawacita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena bisa membuat kondisi politik memanas, bisa berdampak ke yang lain dan mengganggu tugas pokok pemerintah," ujarnya.
Capaian kedua, terobosan politik berupa pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2015. Wiranto menyatakan, pilkada tahun lalu telah berlangsung sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,6 persen.
Ketiga, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2015 meningkat menjadi 73,12. Sementara pada 2014, angkanya mencapai 73,04 jika diukur dengan indikator dan variabel yang sama saat itu.
Capaian di bidang hukum selama dua tahun ini, kata Wiranto, pemerintah telah melakukan deregulasi peraturan daerah dengan mencabut 3.143 perda-perda bermasalah.
Selain itu, kinerja kepolisian diklaim membaik dengan indikator menurunnya angka kejahatan dari 373.636 pada 2015 menjadi 165.147 pada 2016 (per Juni). Sementara angka kecelakaan lalu lintas menurun secara signifikan baik jumlah kecelakaan maupun korbannya. Pada 2016 turun menjadi 1.947 kasus dari tahun sebelumnya 2.228 kasus.
Sementara Kejaksaan Agung dinilai telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp14,2 triliun selama Januari-September 2016.
Wiranto menyebut program Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebagai terobosan bidang hukum perpajakan. Hingga Oktober 2016, pemerintah telah meraih angka tebusan sebesar Rp97,15 triliun atau sebesar 60% dari target Rp165 triliun.
Pemerintah juga melakukan penangkapan buronan koruptor yang melarikan diri di luar negeri, yaitu Samadikun Hartono (kasus BLBI 1998) di China pada 14 April 2016, Totok Ary Prabowo (mantan Bupati Temanggung) di Kamboja pada 12 September 2015, dan Hartawan Aluwi (Kasus Bank Century) di Singapura pada 22 April 2016.
Wiranto menambahkan, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Reformasi Hukum Tahap I. Di dalamnya meliputi Pemberantasan pungutan liar; Pemberantasan penyelundupan; Percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB; Relokasi lapas yang telah over-capacity; Perbaikan layanan hak paten merk dan desain.
"Banyak yang berpendapat Nawacita hanya retorika. Dengan paket kebijakan reformasi hukum kami pastikan ini bukan retorika. Paket itu bagian dari Nawacita," kata Wiranto.
Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dianggap sebagai bagian dari realisasi Paket Reformasi Hukum Tahap Pertama.
Di bidang keamanan, Wiranto menyampaikan tiga capaian pemerintah selama dua tahun. Pertama, BNPP melakukan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan mendirikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sarana penunjangnya.
Kedua, pencegahan radikalisme dan terorisme dengan melumpuhkan teroris di Poso. Dalam kasus ini, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso tewas ditembak, serta menangkap tersangka teroris sebanyak 170 orang. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan jaringan ISIS juga dilakukan.
"BNPT melakukan pemberantasan aksi terorisme dan radikalisme dengan cara soft approach dan hard approach serta melalui peningkatan kerjasama internasional," kata Wiranto.
Ketiga, pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf melalui jalur diplomatik. (rel/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK