Polri dan BPOM Bentuk Satgas Pengawas Makanan
Rinaldy Sofwan | CNN Indonesia
Rabu, 26 Okt 2016 20:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Markas Besar Kepolisian RI menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi produk-produk yang dapat membahayakan masyarakat. Kedua pihak menandatangani nota kesepakatan di Jakarta, Rabu (26/10).
Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi tukar menukar daya dan informasi berkenaan dengan berkas perkara, koordinasi dan pengawasan obat/makanan ilegal, penegakan hukum, dan peningkatan sumber daya manusia.
"Baru saja tanda tangan pedoman kerja nota kesepahaman MoU antara Kepala BPOM dengan Kapolri. Kami buat pedoman kerja nyata dan jelas," kata Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian usai pertemuan tertutup.
Tito menjelaskan, nota kesepahaman ini dilatarbelakangi banyaknya kasus obat dan makanan palsu yang diungkap kedua institusi.
"Beberapa waktu lalu vaksin palsu, obat palsu di Banten. Di situ publik terbuka, obat dan makanan ini penting sekali menyangkut kesehatan masyarakat ke bawah," kata Tito.
Sebelum menandatangani kesepakatan ini, Tito dan Kepala BPOM Penny Lukito melakukan konferensi lewat video dengan seluruh jajarannya di daerah-daerah.
Tito menginstruksikan anak buahnya di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan.
"Saya sudah perintahkan Kapolda dan jajaran buat satgas, meningkatkan pengawasan obat makanan termasuk penindakan makanan berbahaya obat palsu," kata Tito.
Sementara untuk di tingkat nasional, dia menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto sebagai penanggungjawab.
Di samping Tito, Penny mengatakan dengan adanya kerjasama ini, pihaknya bisa jadi lebih mudah mengawasi peredaran bahan makanan yang berbahaya.
"Kesempatan penting untuk BPOM, sesuai amanah Presiden, untuk pengawasan, bagaimana kalau ada pelanggaran di bidang obat dan makanan," ujarnya.
Dengan adanya kerjasama dengan Polri, kata Penny, institusinya mendapatkan dukungan taktis dan teknis untuk penindakan dan penegakan hukum.
"Bahwa negara hadir, BPOM hadir dengan dukungan Polri menegakkan hukum terhasap masalah yang mengancam keamanan dan kesehatan," kata Penny. (yul)
Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi tukar menukar daya dan informasi berkenaan dengan berkas perkara, koordinasi dan pengawasan obat/makanan ilegal, penegakan hukum, dan peningkatan sumber daya manusia.
"Baru saja tanda tangan pedoman kerja nota kesepahaman MoU antara Kepala BPOM dengan Kapolri. Kami buat pedoman kerja nyata dan jelas," kata Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian usai pertemuan tertutup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum menandatangani kesepakatan ini, Tito dan Kepala BPOM Penny Lukito melakukan konferensi lewat video dengan seluruh jajarannya di daerah-daerah.
"Saya sudah perintahkan Kapolda dan jajaran buat satgas, meningkatkan pengawasan obat makanan termasuk penindakan makanan berbahaya obat palsu," kata Tito.
Di samping Tito, Penny mengatakan dengan adanya kerjasama ini, pihaknya bisa jadi lebih mudah mengawasi peredaran bahan makanan yang berbahaya.
"Kesempatan penting untuk BPOM, sesuai amanah Presiden, untuk pengawasan, bagaimana kalau ada pelanggaran di bidang obat dan makanan," ujarnya.
Dengan adanya kerjasama dengan Polri, kata Penny, institusinya mendapatkan dukungan taktis dan teknis untuk penindakan dan penegakan hukum.
Lihat juga:BPOM Tenemukan Produk Makanan Bayi Ilegal |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK