Peserta Pilkada Tak Bisa Terima Sumbangan dalam Bentuk Tunai

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum melarang peserta Pilkada 2017 menerima sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang tunai. Sumbangan harus diberikan melalui rekening dana kampanye masing-masing peserta Pilkada.

Ketua KPU RI Juri Ardiantoro berkata, rekening dana kampanye harus sudah dilaporkan ke KPU daerah esok (27/10). Jika rekening dana kampanye tak dilaporkan, peserta Pilkada terkait dapat dibatalkan keikutsertaannya dalam pesta demokrasi itu.

"Jadi laporan awal dana kampanye itu mencakup nomer rekening dan keuangan kampanye yang calon punya saat ini. Nanti setelah kampanye baru menampung sumbangan-sumbangan dana," ujar Juri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (26/10).

Lihat juga: KPU Minta Kandidat Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye Besok

Peserta Pilkada juga wajib melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Namun, laporan itu diserahkan setelah masa kampanye usai.

Selain dalam bentuk uang, sumbangan berupa barang juga dapat diperoleh peserta Pilkada. Namun, sumbangan barang yang diperoleh peserta Pilkada dibatasi nilainya.

"Kalau sumbangan barang setidaknya dikonversikan dengan uang senilai Rp2,5 juta itu harus dicatatkan," tuturnya.

Pelaporan dana kampanye dilakukan dengan cara mengisi formulir dalam lampiran 1 pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye. Peserta Pilkada harus memberikan surat pernyataan soal nama orang yang akan memberikan laporan dana kampanye tersebut.

Lihat juga: Pimpinan PPATK Diminta Pantau Pilkada dan Telusuri Dana LSM

Penerimaan sumbangan kampanye diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 74 ayat 5 menyebutkan sumbangan perseorangan maksimal Rp75 juta dan sumbangan dari badan hukum maksimal Rp750 juta. (yul)