Safari Politik, Cara Jokowi Redam Konflik

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo pekan kemarin disibukkan oleh wira-wiri safari kunjungan menemui ataupun mengundang sejumlah pihak pasca demonstrasi 4 November 2016.

Selama satu pekan penuh Jokowi bertemu dengan banyak kelompok demi mendinginkan suasana setelah Jakarta dirundung aksi yang menyedot ribuan umat Islam tersebut.

Safari Jokowi diawali dengan kunjungan ke Mabes TNI AD, kantor Pengurus Besar Nadhalatul Ulama, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Pusat Dakwah Muhammadiyah, Kopassus, mengundang puluhan kiai dan belasan pimpinan ormas Islam, Brimob, dan markas Marinir.

Pada akhir pekan, Presiden melanjutkan kunjungan ke acara tahunan partai-partai politik berbasis Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Islam.

Di setiap pertemuan, Jokowi menekankan kesatuan dari keberagaman, perdamaian, keharmonisan kaum mayoritas dan minoritas, bijak di media sosial, dan tidak mengintervensi proses hukum dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, rangkaian safari yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pekan lalu ditujukan kepada kelompok-kelompok yang dianggap dapat mendinginkan suasanya setelah aksi 4 November.

"Ya presiden bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Tapi yang jelas Presiden tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menentramkan persoalan ini," kata Pramono Anung di kantornya, Senin (14/11).

Pilihan Redaksi Jokowi Jamin Tak Intervensi Polisi dalam Kasus Ahok Perang Urat Syaraf Jokowi di Safari TNI-Polri Jokowi Heran Konsentrasi Publik Soal Pilkada Hanya di DKI Memberantas Ujaran Kebencian, Mencegah Konflik Sosial

Pramono menuturkan, langkah itu diambil guna menenangkan masyarakat sehingga aksi lalu tak mengganggu upaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi.

Pram mengatakan safari kunjungan Presiden Jokowi masih akan dilanjutkan pekan ini, di antaranya adalah mengunjungi Korps Pasukan Khas (Paskhas) dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Begitu pun silaturahmi kepada alim ulama akan terus dilakukan.

"Karena memang sebenarnya bukan karena peristiwa 4 November. Presiden menjadwalkan bertemu langsung dengan prajurit yang bertugas," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu.

Pram mengatakan pemerintah, terutama Jokowi, berharap konsolidasi pekan lalu berbuah baik. Harapan itu berkaitan dengan beredarnya informasi aksi demo lanjutan 25 November, setelah keputusan Kepolisian menghentikan penyelidikan Ahok atau meningkatkan ke penyidikan sekaligus penetapan tersangka.

"Maka harapannya tidak ada demo lagi  karena negara ini adalah negara hukum, bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik siapa pun yang melakukan itu," tegas Pram.

Aksi 4 November sebenarnya demo lanjutan dari 14 Oktober. Aksi pertama  dilakukan Front Pembela Islam dan sejumlah ormas lain. Mereka long march dari Masjid Istiqlal ke Balai Kota.

Aksi kedua, 4 November, long march kelompok yang menamakan diri Gerakan Pengawal Fatwa MUI dilakukan hingga Istana Negara dengan massa lebih banyak mencapai ratusan ribu. Demo dilakukan karena mereka saat itu tidak melihat keseriusan pemerintah melalui aparat dalam menangani perkara Ahok. (gil/sur)