Tito, Ulama, dan Dialog Cegah Aksi Jalanan Mengutuk Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi jalanan mengutuk dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum akan berhenti.

Setelah harapan agar Ahok menjadi tersangka telah terwujud, kini Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) kembali menyusun agenda unjuk rasa baru yang berisi tuntutan kepada kepolisian untuk menahan sang petahana gubernur Jakarta itu.

GNPF MUI menyebut agenda demonstrasi mereka dengan tajuk 'Aksi Bela Islam III'. Unjuk rasa akan digelar 2 Desember mendatang. Kelompok ini sebelumnya telah turun ke jalan pada 14 Oktober dan 4 November lalu.

Lihat juga: Kapolri Minta Demo 2 Desember Tak di Kawasan Protokol

Dalam satu pekan terakhir, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian berulang kali menyampaikan alasan penyidik tak menahan Ahok. Selain tim penyidik tidak satu suara tentang dugaan pelanggaran pidana Ahok, mantan Bupati Belitung Timur itu juga dinilai bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan.

Meski tak dimasukkan ke sel tahanan, penyidik memutuskan untuk mencegah Ahok berpergian ke luar negeri.

"Ketika hendak diperiksa, Ahok datang sendiri. Ketika dipanggil pun, datang," ujar Tito pekan lalu, merujuk laporan Kabareskrim Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto.

Kawasan perkantoran di Gedong Panjang, Jakarta, rusak akibat tindakan sejumlah pedemo, 4 November lalu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Di luar proses hukum, Tito didorong untuk berdialog dengan ulama. Forum semacam itu, antara lain diutarakan Ketua Presidium IPW Neta S Pane, dapat meredam rentetan aksi jalanan yang mengutuk dugaan penistaan agama.

Upaya mendinginkan tensi itu akhirnya dilakukan Tito, Jumat pekan lalu. Pada pertemuan terbatas, Tito membicarakan kasus Ahok dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin.

Tito meminta para ulama mempercayakan penanganan kasus yang menimpa Ahok kepada Polri. Ia menyatakan, kepolisian akan menuntaskan kasus itu dalam waktu singkat.

Namun, Tito mendorong Ma'ruf mengimbau GNPF MUI membatasi jumlah peserta unjuk rasa 2 Desember. Tujuannya, kata Tito, untuk mencegah kericuhan seperti yang terjadi pada 4 November lalu.

Gayung bersambut. MUI mengklaim tidak akan turun ke jalan atau membidani aksi jalanan apapun yang berkaitan dengan kasus Ahok.

"Kami mendukung Polri. Kasus ini tidak ada kaitannya, beliau (Ahok) Tionghoa atau Nasrani. Itu masalah hukum semata," ucap Ma'ruf.

Lihat juga: Polri: Demonstrasi Susulan soal Ahok Tak Relevan

Sejumlah upaya lain untuk meredam aksi jalanan lain juga dilakukan Tito, termasuk memimpin istigasah di Monumen Nasional, Jakarta, bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Tito menegaskan, kepolisian akan menindak kasus dugaan penodaan agama yang dilekatkan ke Ahok secara transparan. Setiap perkembangan pun akan dipaparkan kepada para ulama.

Menurut Tito, masyarakat tak perlu menghabiskan energi untuk kembali turun ke jalan, tapi menanti dengan sabar penegakan hukum yang saat ini terus berjalan.

Lihat juga: 'Pengawal' Fatwa MUI Kembali Turun ke Jalan 2 Desember

(abm/sur)