Polda Metro Jaya Belum Terima Pemberitahuan Demo 25 November

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan mengenai aksi demonstasi pada Jumat (25/11) besok. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan, seharusnya surat pemberitahuan tersebut dilayangkan tiga hari sebelum hari pelaksanaan.

"Update terakhir dari Dirintelkam (Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya) belum ada informasi tentang demo besok tanggal 25 November. Belum ada pemberitahuan," ujar Awi di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis (24/11).

Pilihan Redaksi PBNU Desak Jokowi Bubarkan Ormas Anti-Pancasila Wiranto: Informasi Dugaan Makar untuk Cegah Keresahan Panglima TNI Minta Demo Lanjutan 2/12 Diganti Doa Bersama Tito Sebut Isu Anti-Ahok Meluas ke Berbagai Daerah Indonesia

Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan rencana pengamanan untuk mengantisipasi bila sejumlah massa menggelar demonstrasi pada esok hari. Salah satu antisipasi yang dilakukan dengan menggelar tactical floor games atau taktik analisis kerawanan.

Selain itu, polisi juga telah menyebar maklumat dari Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan soal peraturan menggelar aksi unjuk rasa.

Awi mengungkapkan, menurut informasi intelijen, massa akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI. Disebutkan, massa akan turun di sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin.

"Itu kita mapping dan bagi tugas untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pedemo turun ke jalan," kata Awi.

Sebelumnya, Markas Besar Polri juga menyatakan, hingga hari ini belum ada surat pemberitahuan aksi demonstrasi besok. Namun, pihak Mabes Polri menyatakan akan membubarkan secara paksa jika massa tetap melakukan demonstrasi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

"Jadi apabila ada pihak tertentu yang demo tanpa pemberitahuan itu bisa dibubarkan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Komisaris Besar Rikwanto di kantornya, Jakarta.

Bahkan bila ada perlawanan saat pembubaran, maka polisi bisa melakukan upaya paksa penangkapan. Menurut Rikwanto, sesuai standar operasi prosedur yang ada, mereka yang melawan akan ditahan. "SOP-nya ada, ya ditangkap," ujarnya. (pmg/yul)