Polri Diminta Umumkan Kelompok Pendukung Makar

Jakarta, CNN Indonesia -- Polri dianggap perlu mengumumkan kepada publik kelompok-kelompok pendukung terjadinya makar terhadap presiden guna menghilangkan kegaduhan.

Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib berpendapat kalau Kapolri menyebut nama-nama atau akun-akun media sosial provokator di dunia maya maka akan menentramkan masyarakat.

Lihat juga: Kapolda Didesak Cabut Maklumat soal Demonstrasi

Menurut Ridlwan pernyataan Kapolri soal indikasi makar pada aksi 2 Desember nanti mendapat beragam respons publik. Di media sosial, isu makar kian gaduh hingga mengarah kepada isu pencopotan Kapolri. "Isu makin liar, bahkan sudah ada wacana dari DPR soal pergantian Kapolri. Ini meresahkan publik, " ujar Ridlwan melalui keterangan tertulis seperti dilansir dari Antara, Jumat (25/11).

Ridlwan menilai pernyataan Kapolri soal indikasi kelompok penunggang aksi disalahpahami secara salah oleh sebagian kelompok masyarakat. Seolah-olah Polri melarang terjadinya unjuk rasa. "Padahal yang dilarang itu jika mengganggu ketertiban umum karena menutup jalan protokol," kata Ridlwan.

Lihat juga: Polisi Tetap Siaga Meski Tak Terima Pemberitahuan Demo

Karena itu, ujar Ridlwan, Polri perlu mengumumkan kelompok pendukung makar yang disebut akan menunggangi aksi 2 Desember. " Ridlwan meyakini sebagian besar ulama juga berada di belakang Kapolri Tito Karnavian.

"Yang terjadi sekarang adalah upaya adu domba antara Polri dan sebagian kelompok umat Islam oleh akun-akun media sosial yang anonim. Polri harus umumkan akun-akun medsos provokator itu," tuturnya.

Lihat juga: Polisi Dituntut Berani Tindak Pedemo yang Ganggu Ketertiban

Terkait rencana aksi 2 Desember, Ridlwan yang juga koordinator eksekutif Indonesia Intelligence Institute itu khawatir, apabila pihak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia memaksakan diri untuk salat Jumat di jalan, maka akan memicu protes dari publik.

"Saya kira perlu kebijaksanaan dari masing-masing pihak, demonstrasi kan bisa di Monas atau Lapangan Banteng, tidak harus di jalan protokol yang digunakan untuk aktivitas masyarakat," kata Ridlwan.

(obs)