Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menegaskan tidak akan menerima kelompok masyarakat manapun yang hendak mendatangi dan memasuki Gedung Parlemen hari ini, Jumat (2/12).
Menurutnya, jika ada kelompok masyarakat yang datang dan mencoba memasuki Gedung DPR berarti telah mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui oleh berbagai pihak terkait aksi super damai yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang dilaksanakan hari ini.
"Massa manapun tidak akan kami terima, semua sudah sepakat aksi hanya di Monas, tidak di tempat lain," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebaliknya, Zulkifli menyatakan tidak akan melarang siapapun yang ingin menyampaikam aspirasinya di Gedung DPR setelah 2 Desember atau usai Aksi Bela Islam III.
"Boleh saja, asal tidak sekarang. Kan bisa lain hari. Kalau sekarang nanti dikait-kaitkan (aksi damai). Padahal kan beda," katanya.
Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebelumnya menyebut pihaknya tidak menerima satupun surat izin unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR.
"Tidak ada informasi unjuk rasa. Kalau ada, itu menyalahi aturan," ujar Iriawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat pagi.
Berdasarkan pantauan, lima barracuda dan enam water cannon disiagakan di beberapa titik di kompleks parlemen. Setidaknya enam kompi polisi bertugas di sana.
Istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia, sebelumnya mengatakan suaminya ditangkap dengan pasal makar dan mau menguasai daerah Indonesia. Sri Bintang disebut membawa surat yang meminta agar dilakukuan sidang istimewa MPR.