Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meratakan dan membersihkan daerah terdampak gempa Aceh dalam satu hingga dua pekan mendatang.
Instruksi tersebut dipaparkan Jokowi kepada Basuki pada rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/12).
Basuki menuturkan, instruksi Jokowi itu serupa dengan program pascabencana yang dilakukan kementeriannya pada bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2005.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian PUPR, kata Basuki, akan mendahulukan rekonstruksi bangunan sebelum program rehabilitasi dimulai.
Untuk menjalankan proyek rekonstruksi, Kemenenterian PUPR akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Polri, dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung. Basuki berkata, sekolah dan rumah ibadah akan diutamakan pada rekonstruksi tersebut.
"Setelah itu kami akan dirikan sekolah sementara, mungkin dalam satu bulan. Akhir Januari semuanya dapat digunakan sambil menunggu pembangunan sekolah permanen selesai," tuturnya.
Basuki menargetkan pembangunan sekolah permanen dapat rampung dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan.
Sementara itu, untuk tempat tinggal, pemerintah menargetkan verifikasi perumahan selesai akhir Desember ini. Pendirian tenda keluarga akan difokuskan untuk 15 ribu penduduk yang terdampak gempa.
Penduduk yang bangunannya rusak berat mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp40 juta. Sementara, bangunan rusak sedang dihargai Rp15 juta.
Basuki menuturkan, Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp2 triliun untuk rekonstruksi Aceh. Sedangkan dana siap pakai ditetapkan sebesar Rp250 miliar.
Kepala BNPB Willem Rampangilei menyatakan, kesiapan lembaganya untuk mempercepat proses rekonstruksi. Ia yakin program itu dapat diselesaikan akhir 2017.
"Pembangunan menyeluruh untuk masjid, sekolah, rumah sakit, dan jembatan dilakukan awal Februari. Sebelumnya kami harus membuat dokumen rencana aksi yang disepakati semua kementerian dan lembaga," kata Willem.
(abm/rdk)