Surat dari Direktorat Intelejen dan Keamanan Polda Jawa Barat sudah dikantongi panitia. Namun menurut Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Yusri Yunus, syarat administrasi dari Pemerintah Kota Bandung belum dimiliki.
Izin dari Pemkot Bandung, kata Yusri, harusnya dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu izin dari kepolisian untuk kegiatan itu dipastikan Yusri tidak bermasalah. "Tapi dari Kesbangpol ada prosedur yang masih kurang," katanya.
"Kami telah memenuhi seluruh prosedur hukum yang diwajibkan dalam penyelenggaraan KKR Natal Bandung 2016. Karena itu, Kami menyatakan bahwa Pdt. Stephen Tong pada malam KKR Natal Bandung 2016 tidak mengatakan adanya kesalahan prosedur dalam penyelenggaraan KKR Natal Bandung 2016," demikian tertulis dalam keterangan tersebut.
Acara keagamaan itu berlangsung tertib sampai sesi pertama. Kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB, sebanyak 300 orang yang menyebut diri berasal dari organisasi masyarakat Pembela Ahlus Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Indonesia (DDI) memprotes kegiatan yang berlangsung di Gedung Sabuga.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebelumnya melalui akun media sosial Facebook dan Twitter resmi miliknya, menyesalkan aksi pembubaran tersebut.
"Pemkot Bandung memohon maaf atas ketidaknyamanan dan semoga di masa depan koordinasi kegiatan ini bisa dilakukan dengan lebih baik oleh semua pihak," kata Ridwan.