Analisis

Pertarungan Strategis Megawati dan SBY di Kasus Antasari

Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia | Senin, 30/01/2017 07:56 WIB
Bagi Megawati dan SBY, kasus Antasari merupakan pertarungan merebut kekuasaan. Keduanya ingin membuktikan, siapa yang sedang berkuasa saat ini. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Publik tahu persis politikus senior di belakang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tak bisa dipungkiri, selain nilai jual Jokowi yang dapat diterima publik kala itu, andil Megawati Soekarnoputri lewat mesin politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terbukti mampu mengantar Jokowi ke tampuk kekuasaan.

Konsisten menjadi oposisi saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama 10 tahun juga membuktikan bahwa Megawati bukan hanya politikus yang ulet, tetapi juga masih memiliki taji dalam ranah perebutan kekuasaan di Indonesia. Kini, SBY yang sedang berusaha membalikkan keadaan.

Seperti langkah Megawati yang terseok-seok mendapat simpati publik, upaya SBY memenangkan trah Yudhoyono menguasai panggung politik juga tak mulus. Salah satu kasus yang mungkin membuat SBY tersandung adalah kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Maret 2009.


Bagi SBY, kasus ini sudah masuk dalam peti mati yang tak akan mendapat ruang untuk didengung-dengungkan jika dia masih berkuasa. Namun rezim kali ini dengan cepat membuka kembali cerita lama dengan menyebut ada ‘bau amis’ dalam kasus ini, seperti dituturkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 26 November 2016.

Secara legal formal, bermodal pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA), Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang secara resmi memberi grasi kepada terpidana pembunuh Nasrudin, Antasari Azhar. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diampuni Jokowi dan mendapat pengurangan masa hukuman enam tahun.


Status bebas bersyarat Antasari yang dia dapat sejak 10 November 2016 otomatis menjadi bebas murni lantaran dari vonis 18 tahun penjara, tinggal menyisakan enam tahun masa hukuman.

Grasi itu membuat Antasari melenggang, namun bisa jadi SBY yang justru meradang.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar menyebut, publik memang menilai kasus Antasari serba sumir.

“Fakta yang muncul di berbagai media, mengungkapkan, sebetulnya ada semacam keyakinan bahwa Pak Antasari tidak melakukan seperti yang dituduhkan ke beliau,” kata Idil kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/1).

Namun terlepas dari fakta hukum tersebut, Idil menyebut kasus Antasari sebagai pertarungan antara Megawati dan SBY dalam perebutan kekuasaan. Kasus Antasari dianggap sangat strategis bagi dua politikus senior tersebut.


Untuk Megawati, kasus ini dapat digunakan sebagai senjata melakukan serangan atas kinerja hukum pemerintahan SBY yang jika berhasil dilakukan, dapat berujung pada ketidakpercayaan publik. Sebaliknya bagi SBY, kasus ini mau tidak mau membuat dirinya waspada dan hati-hati menyikapi langkah politik rival abadinya itu.

“Menggunakan kasus Antasari ini memang cukup strategis. Karena orang melihat, Antasari dizolimi oleh SBY. Dalam konteks itu, PDIP memanfaatkan perspektif publik terhadap Pak Antasari untuk membangun kepentingan,” ujar Idil.

Pembelaan gerbong PDIP dan vonis bersalah ‘rezim SBY’ untuk Antasari saat ini masih dipantau publik. Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta menjadi panggung pertama Megawati ‘menyerang’ SBY ketika grasi diterbitkan saat pesta politik itu sedang panas.

Bahkan tak sampai satu minggu setelah grasi tertanggal 23 Januari lalu diterbitkan, Antasari menyatakan dukungan untuk pasangan nomor urut 2 dalam Pilkada DKI: Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Semua tahu bahwa pasangan ini merupakan jagoan dari PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai NasDem.


Menurut Idil, pertarungan strategis dalam kasus Antasari antara Megawati dengan SBY hanyalah soal perebutan kekuasaan. Megawati ingin mempertahankan posisinya, yang sebaliknya ingin direbut kembali SBY.

“Pada akhirnya ini semua adalah kepentingan kekuasaan. Kasus Antasari menjadi momentum, siapa yang lebih berkuasa saat ini,” tutur Idil.

Tetapi bagi Antasari—terlepas dari langkah politik yang dia ambil—dukungan pemerintah saat ini dapat membantu upayanya untuk memulihkan nama baik. Rencana mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu lusa (1/2), menjadi langkah hukum pertama yang dia tempuh setelah mendapat grasi.

Jika pada akhirnya ucapan dia bahwa kasusnya direkayasa terbukti benar, hal itu tidak hanya angin segar bagi keluarga besarnya, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik seutuhnya. Aktivitas politik dan jabatan publik bagi dia akan kembali terbuka lebar, sekali lagi jika kasusnya benar direkayasa.


“Dalam hal ini, PDIP dan Pak Antasari sama-sama mengambil keuntungan dari situasi ini. Bagi PDIP adalah kekuasaan, dan bagi Pak Antasari adalah pemulihan nama baik,” katanya.

Selanjutnya publik akan menyaksikan pertarungan ‘fakta’ dalam kasus Antasari, bukan hanya peristiwa hukum, tetapi yang sudah melebur dengan politik. (rdk)