Menaker Hanif Sebut Anggaran Pelatihan Kerja Rendah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, anggaran pelatihan kerja di daerah masih terbilang rendah. Dia pun berharap pemerintah segera menyetujui realokasi anggaran fungsi pendidikan yang dinilai besar, untuk pelatihan kerja.

"Anggaran untuk fungsi pendidikan angkanya bisa mencapai Rp470 triliun. Anggaran untuk pelatihan kerja terutama di daerah kecil sekali. Saya mendapat laporan dari salah satu dinas hanya mendapat Rp100-200 juta setahun," kata Hanif dalam Rapat Koordinasi Nasional Ketenagakerjaan 2017 di Hotel Bidakara, Kamis (2/2).

Hanif mengatakan, realokasi anggaran fungsi pendidikan untuk kebutuhan pelatihan kerja. Hal ini menurutnya, dalam rangka mendongkrak agar angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda, mempunyai ketrampilan sehingga bisa masuk ke pasar kerja.

Lihat juga: Tertinggi, China Pasok 19 Ribu Tenaga Kerja di Indonesia

Dia berharap anggaran fungsi pendidikan untuk dana pelatihan kerja setidaknya bisa mendapatkan tambahan 10 persen. "Kalau 10 persen dari total anggaran fungsi pendidikan itu sudah agak lumanyan," ujarnya.

Politisi PKB itu menilai, salah satu penyebab utama masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengganguran adalah kesenjangan keterampilan. Kesenjangan ketrampilan menciptakan kesenjangan pekerjaan dan pendapatan, sehingga menciptakan kesenjangan sosial.

Hanif menyebut jalur "lingkaran setan kemiskinan" itu perlu dipotong dengan meningkatkan pelatihan kerja. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kepala dinas untuk menyakinkan kepala daerah mereka masing-masing agar alokasi anggaran untuk pelatihan kerja di daerah terus di dorong.

"Saya minta teman-teman kepala dinas untuk menyakinkan kepala daerah masing-masing agar alokasi anggaran untuk pelatihan kerja di daerah terus di dorong," kata Hanif.

Hanif berharap isu ketenagakerjaan menjadi arus utama dalam pembangunan nasional.

Lihat juga: Jokowi Perintahkan Semua Menteri Bekerja Kurangi Kesenjangan

"Kita harus dorong, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten kota agar isu ketenagakerjaan ini menjadi isu di tengah bukan isu marjinal maupun isu pinggiran," katanya. (pmg)