Dugaan Penistaan Agama Megawati Ditangani Seperti Kasus Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Reserse Kriminal Mabes Polri memastikan, laporan dugaan penistaan agama Megawati Soekarnoputri hingga kini masih ditindaklanjuti. Pemeriksaan atas laporan itu ditangani dengan proses yang sama seperti dugaan penistaan agama oleh Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, pemeriksaan hingga kini sedang berjalan, tanpa merinci waktu pemeriksaan.

“Yang dimaksud sama seperti ketika melakukan penyelidikan terhadap yang pernah ditangani ketika penistaan agama Pak Basuki,” kata Boy kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/2).

Pilihan Redaksi PDIP Ancam Polisikan Pelapor Megawati Pelapor Permasalahkan Dua Kalimat dalam Pidato Megawati Musim Saling Lapor, Dari Rizieq Hingga Megawati

Boy menjelaskan, ada dua ahli yang diperiksa terkait laporan dugaan penistaan agama Megawati. “Dilihat ahli bahasa, ahli IT terkait yang dimaksud itu, rangkaian kalimat seperti apa,” tutur Boy.

Dugaan penistaan agama Megawati dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama. LSM ini menuduh Megawati melanggar Pasal 156 huruf a dan atau Pasal 156 KUHP soal penodaan agama.

"Laporan itu benar," kata Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman (51), Selasa, (24/1).

Laporan itu diterima dan ditandangani oleh staf Siaga Bareskrim Polri Komisaris Usman dan diberikan nomor TBL/46/I/2017/Bareksrim. Baharuzaman mengantongi bukti lapor dengan nomor TBL/46/I/2017/Bareksrim yang ia peroleh berdasarkan laporan polisi nomor LP/79/I/2017/Bareskrim.

LSM itu melaporkan Megawati terkait pidatonya saat ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ke-44 beberapa waktu lalu. Politikus PDIP Junimart Girsang sebelumnya memastikan, tidak akan tinggal diam sang ketua umum dilaporkan ke polisi.

"Kami akan bersikap tegas. Jika laporan itu tidak ada bukti dan fakta, kami akan mengambil tindakan hukum untuk melaporkan mereka (pelapor)," kata Junimart, 24 Januari lalu. (rdk)