Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat menilai kepolisian lambat dalam menangani aksi demonstrasi di depan kediaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jalan Mega Kuningan VII, Jakarta Selatan, Senin siang (6/2). Juru bicara Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, polisi seharusnya memberikan pengamanan terhadap seluruh objek vital, termasuk kediaman SBY.
Rachland mengaku sempat menegur aparat kepolisian karena masih duduk saat massa berorasi di depan kediaman SBY.
"(Polisi) datang sangat lambat, bahkan saya sempat tegur mereka karena duduk di belakang tanpa melakukan apapun. Personel (polisi) lebih sedikit dibandingkan massa," kata Rachland saat ditemui di sekitar kediaman SBY.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rachland, sikap lambat aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi di depan kediaman SBY memperlihatkan bahwa instusi kepolisian mempunyai masalah yang besar saat ini. Rachland meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera memberi penjelasan terkait aksi tersebut.
"Ada dua pertanyaan saya. Pertama, apakah polisi inkompeten atau kedua sengaja dibiarkan. Pertanyaan ini harus segera dijawab Kapolri," tuturnya.
Rachland malah menduga ratusan mahasiswa itu dibelokkan dari tujuan awalnya yakni Gedung MPR/DPR RI. "Mungkin dibelokkan tanpa sepengetahuan adik-adik mahasiswa itu," ujarnya.
SBY, kata Rachland, telah mengetahui para mahasiswa ditunggangi oleh pihak tertentu. Namun SBY tidak terpengaruh dan tetap tenang menyikapi peristiwa ini.
"Bahkan Pak SBY mengatakan, 'kalau saya orang tuanya tentu saya marah kalau anak saya dimanipulasi seperti itu'," kata Rachland.
Jambore Mahasiswa Nasional yang menggelar aksi di Gedung DPR hari ini awalnya mendatangi kediaman SBY. Mereka mengkritisi pernyataan SBY dalam konferensi pers 2 November 2016 yang dianggap membuat gaduh dan mengandung unsur provokasi.
Konferensi pers dimaksud yaitu terkait Aksi Bela Islam Jilid II yang berlangsung pada 4 November 2016—yang dikenal dengan sebutan #aksi411.
Anggota Humas Jambore Mahasiwa Naional Egi Hendrawan mengatakan, sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia, SBY diharapkan publik dapat lebih berperan menjaga stabilitas politik.
“Waktu itu bilang bahwa jangan sampai rakyat marah maka harus diselesaikan kasus hukum. Harusnya menjaga kondusifitas, menjaga keamanan, menjaga kedamaian," kata Egi di sela aksi.
Namun Egi tidak bisa menjalaskan secara rinci pernyataan SBY yang dinilai mengandung unsur provokasi.
Dalam aksinya, Jambore Mahasiswa Nasional menuntut empat hal: menolak dan lawan isu SARA serta adu domba rakyat, menanamkan nilai pancasila dalam pendidikan, menolak serta melawan organisasi radikal yang tidak berasaskan Pancasila, dan mengusut tuntas kasus korupsi yang mangkrak.
Untuk menjaga keamanan, Wakapolres Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Asep Guntur menjelaskan telah menugaskan kurang lebih 280 personel. "Tidak ada pemberitahuan, tapi untuk menyampaikan pendapat itu hak asasi," kata Agus.
(sur/rdk)