Majelis hakim konstitusi mengatakan, isi permohonan uji materi yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PPU-XV/2016 tersebut kabur atau tidak jelas.
"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan, mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur," kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keikutsertaan calon kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela, kata Suta, bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD 1945.
ADVERTISEMENT
"Selain ketidaksesuaian atau koherensi antara norma UU yang dimohonkan dan petitum, mahkamah juga menemukan ketidakjelasan perihal kualifikasi pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya," kata Arief.
Majelis hakim konstitusi secara bulat tidak menerima permohonan yang diajukan Suta. "Mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima," kata Arief.
Lihat juga:Calon Kepala Daerah Tak Boleh Punya Utang |